KPK: Pancasila Sumber Nilai Anti Korupsi

Senin, 2 Juni 2008 08:09 WIB | 4103 Views

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, di Jakarta, Minggu, menegaskan, Pancasila sesunggguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi.

"Persoalannya, arah ideologi kita itu ke mana (sekarang)? Seperti di persimpangan jalan. Lalu, nilai-nilai lain yang kita anut, sehingga terjadilah tindak korupsi (merebak di mana-mana), tandasnya ketika tampil sebagai pembicara pertama dalam diskusi memperingati Hari Pancasila 1 Juni 1945 galian Bung Karno.

Ia kembali mengutip sebuah pendapat, yang mengatakan, korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan niat dan kesempatan.

"Tetapi, karena nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, terdoronglah orang bertindak korupsi," katanya dalam diskusi yang mengambil topik "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa", juga menampilkan pembicara, di antaranya Dr Ikra Nusa Bhakti (LIPI) dan Rektor Universitas Indonesia, Prof Dr Gumilar, yang dimoderatori Dr Sukardi Rinakit (SSS).

Prinsipa Prima

Antasari Azhar lanjut menyatakan, saatnya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi `prinsipa prima` bersama-sama norma-norma agama.

"Sebagai `prinsipa prima`, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik," tandasnya pada diskusi yang digelar oleh Presidium Persatuan Alumni (PPA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di sekretariatnya, Jl Cikini Raya, Jakpus.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun, menurutnya, itu harus jadi acuan, dan inilah kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum.

"Sekarang apa yang kita lihat? Peraturan perundang-undangan kita tumpang tindih yang mempengaruhi pada tindak kewenangan antar lembaga," katanya.

Ia mengungkapkan, di Depkumham memang ada direktorat yang mengatur harmonisasi peraturan perundang-undangan.

"Tapi, tetap terjadi tumpang tindih, misalnya adanya empat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, yakni ada yang memberi kewenangan kepada gubernur, juga ada kewenangan di soal itu di Dephut, bahkan ada yang lain di Kementerian KLH. Apa `nda` bingung si rakyat dengan ini," ujarnya.

Republik bisa berhenti

Antasari menilai implementasi nilai-nilai sesuai azas Pancasila yang semakin menyimpang, hal ini terlihat pada banyak kasus korupsi.

"Makanya dari 30 delik korupsi, 28 pasal di antaranya menyangkut perilaku. Tetapi kalau (nilai-nilai) Pancasila sudah dilupakan, yah perilakunya begini... yah korup," tuturnya.

Persoalannya sekarang, bagaimana jika 60 persen dari 300-an kabupaten di Indonesia berurusan dengan KPK (karena problem perilaku menyimpang).

"Apa `nggak` berhenti republik ini? Makanya, marilah, hari ini momentumnya. Peringatan hari lahir Pancasila bisa memotivasi kita kembali pada jalan nilai yang benar," tuturnya.

Intinya, menurut dia, kita perjuangkan suatu pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik. Itulah pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa.

"Dengan begitu, cap kita sebagai salah satu negara terkorup, dihilangkan. Dalam kaitan itu, sesungguhnya muncul pertanyaan, apakah kurang saya menangkap dan mengadili (koruptor)," tanyanya lagi.

Kalau dibandingkan dengan para tetangga, ternyata penjara mereka terisi lebih sedikit dari kita di Indonesia.

"Isi penjara kita lebih banyak dari mereka. Ini bukti kita tegas memberantas korupsi. Tetapi mengapa masih disebut negara terkorup dibanding Singapura," ujarnya.

Ternyata, lanjutnya, itu berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pelayanan publik sesuai kuesioner lembaga Tranparansi Internasional kepada masyarakat.

"Jadi, pemerintahan dengan pejabatnya yang bersih dan berwibawa, adalah pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik, termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, investasi dan seterusnya," katanya.

Akhirnya, Antasari Azhar minta semua komponen bangsa, termasuk PPA GMNI, agar bersama-sama memperjuangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi, karena KPK tak mungkin bisa bekerja sendiri.

Diskusi dan pameran dalam rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 itu diawali Pidato Politik Ketua Dewan Pakar PPA GMNI, Letjen TNI TB Silalahi dan Ketua Umum PPA GMNI, Palar Batubara serta diakhiri dialog interaktif.(*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Ramai-ramai mencoblos di TPS "Piala Dunia"

Ramai-ramai mencoblos di TPS Warga Kelurahan Sungai Biru Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antusias datang ke TPS 01 "Piala Dunia", di kota ...

Marzuki bangga tak ikut "disekolahkan"

Marzuki bangga tak ikut Selama menjadi Ketua DPR RI Marzuki Alie punya kebanggaan tersendiri, tak "disekolahkan" oleh KPK.Selain telah ...

Mendagri apresiasi partisipasi pemilih 70 persen

Mendagri apresiasi partisipasi pemilih 70 persenMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengapresiasi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil ...