Sabtu, 25 Oktober 2014

Kampanye Militer dan Diplomasi RI

| 2.045 Views
id tni
Kampanye Militer dan Diplomasi RI
Oleh Rini Utami Jakarta (ANTARA News) - Perlahan namun pasti, sejumlah serdadu Indonesia mendarat di bibir Pantai Sengiap, Kepulauan Natuna, untuk merebut kembali wilayah yang telah diduduki tentara musuh dari negara yang menamakan diri Sonora. Tepat pukul 04.25 waktu Indonesia barat (WIB), pasukan amfibi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) diluncurkan dari perut enam Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) menggunakan kendaraan amfibi BTR-50 menuju bibir pantai. Setiba di bibir pantai, sejumlah pasukan elit TNI AL itu langsung merangsek menuju sasaran musuh di tiga titik di Pantai Sengiap. Pasukan itu didukung marinir lainnya yang tiba menggunakan perahu karet dan beberapa peralatan lainnya seperti tank amfibi PT-76 serta dua kapal pendarat (KAPA). Operasi amfibi pun segera dilaksanakan untuk merebut kembali sebagian wilayah pantai dengan panjang 2.000 meter itu dari tangan musuh. Operasi amfibi di Pulau Natuna oleh Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI itu mengawali Gladi Lapang Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2008. Gladi Lapang Latgab TNI juga menggelar operasi lintas udara (Linud) untuk merebut kembali Pangkalan Udara (Lanud) Ranai, Natuna yang telah dikendalikan musuh. Serangan Udara Langsung (SUL) ke daerah sasaran oleh tiga pesawat tempur TNI Angkatan Udara Hawk 109/209 dari Pangkalan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, mengawali operasi Linud oleh Batalyon Infanteri (Yonif) 328/Kostrad. Dalam serangan sekitar dua menit dengan hantaman roket FFAR 27,5 inci musuh berhasil dibuat kocar-kacir dan tak berdaya. Untuk merebut kendali Lanud Ranai, diterjunkan pasukan Pengendalian Pangkalan (Dallan) dari Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU. Ke-94 personel Paskhas berpakaian dinas lapangan tempur lengkap dengan senjata SS-1 ditangan, langsung merangsek masuk ke beberapa instalasi Lanud yang dikuasai musuh seperti menara pengawas dan hanggar pesawat. Operasi Linud pun selesai. Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso didampingi tiga kepala staf angkatan pun menyatakan puas atas pelaksanaan kedua operasi tersebut. Empat titik Latgab TNI 2008 yang digelar kembali setelah 12 tahun, dilaksanakan di empat titik, yakni Sub Komando Gladi Lapang Natuna, Batam (Kepulauan Riau), Singkawang (Kalimantan Barat) dan Sangatta (Kalimantan Timur). Latihan gabungan militer Indonesia ini difokuskan di beberapa titik perbatasan terdepan negeri ini dengan negara lain. Tidak berlebihan jika Panglima TNI Djoko Santoso menyebutnya sebagai "kampanye militer" terhadap negara lain bahwa TNI selalu siap mengamankan wilayah kedaulatan negeri yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil tersebar di wilayah seluas 1,9 juta mil persegi. Djoko mengatakan, Natuna merupakan salah satu wilayah terluar RI yang sewaktu-waktu dapat dijadikan pintu masuk yang strategis bagi musuh untuk menduduki Indonesia. Bagaimana tidak, Pulau Natuna dengan luas daratan 2.631 kilometer persegi, di utara berbatasan dengan peraiaran Vietnam, dan wilayah timurnya berbatasan dengan Malaysia Timur, Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Sementara itu, di barat Pulau Natuna dengan luas lautan 262.156 kilometer persegi berbatasan dengan Semenanjung Malaysia Barat. "Posisi geografi yang strategis ini, bisa dijadikan pangkalan oleh musuh, sebelum masuk ke wilayah RI," kata Panglima TNI. Selain posisi yang strategis, Natuna juga memiliki topografi yang baik untuk pendaratan musuh yakni berupa rangkaian bukit-bukit, serta pinggiran pantai yang landai, berpasir dan membentuk teluk. Latihan Gabungan TNI 2008 bersandikan "Yudha Siaga" dilaksanakan hingga 20 Juni 2008. Diskenariokan negara Sonora berencana menginvasi Indonesia melalui beberapa titik. Setelah menguasai Natuna dengan menempatkan satu Kompi pasukan di Pantai Sengiap dan Lanud Ranai, militer negara Sonora menguasai Batam dengan kekuatan terakhir satu kompi di yang disebar di Tangki Pertamina dan Bandara Hang Nadim. Tidak hanya sampai di situ, satu batalyon juga di terakhir Angkatan Bersenjata negara Sonora juga berhasil menduduki Singkawang. Begitu juga di Balikpapan, setelah berhasil melumpuhkan Yonif-613 dan satuan kewilayahan TNI lainnya, beberapa titik di Balikpapan pun dikuasai militer Sonora. Menyikapi invasi militer negara Sonora itu, Presiden RI atas persetujuan parlemen memerintah TNI untuk melakukan operasi gabungan melalui pembentukan Komando Tugas Gabungan (Kogasgab). Kogasgab pun melakukan kampanye militer untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesa (NKRI). Kampanye militer pun digelar dengan melakukan serangkaian operasi gabungan mulai dari Operasi Linud, Operasi Amfibi dan Operasi Udara di Natuna. Usai berhasil merebut kembali Natuna, Operasi Gabungan pun dilanjutkan dengan Operasi Khusus di Batam melibatkan seluruh pasukan khusus TNI, Operasi SUL dan Operasi Darat Gabungan di Singkawang. Kampanye militer diakhiri dengan Operasi Serangan Udara, Operasi Laut Gabungan, Operasi Lintas Udara, Operasi Amfibi, Operasi Pendaratan Admnnstrasi dan Operasi Darat Gabungan di Sangatta. Diplomasi militer Membangun TNI tidak hanya ditujukan guna memperkuat sistem pertahanan negara semata, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam berdiplomasi. Hampir tidak ada satu negarapun dalam melakukan diplomasi dengan negara lain menegasikan kekuatan militer. "Kampanye militer" yang dilakukan melalui Latgab TNI 2008, adalah bentuk diplomasi TNI dalam bahasa yang lain. Menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara lain, suka tidak suka, harus mengukur kekuatan TNI yakni seberap besar kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Bukan rahasia lagi, alutsista TNI hari ini jauh dari memadai. Apalagi, jika diukur dari pemenuhan pengerahan kekuatan di wilayah perbatasan dan kebutuhan fasilitas di daerah-daerah yang menjadi basis pertahanan negara," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono. Alutsista TNI yang minim dituntut mampu melindungi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pantai terpanjang di dunia dengan gugusan ribuan pulau besar maupun kecil. Indonesia memiliki kawasan perbatasan di pulau-pulau terluar yang tersebar di 18 provinsi dan 34 kabupaten. Kepri (20 pulau), Maluku (18 pulau), Sulawesi Utara (11 pulau), Papua (sembilan pulau), Nanggroe Aceh Darussalam/NAD (enam pulau), Nusa Tenggara Timur/NTT (lima pulau), Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (4 empat pulau), Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur (tiga pulau), Bengkulu dan Sumatera Barat (dua pulau), Nusa Tenggara Barat/NTB, Maluku Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung (masing-masing satu pulau). Dari perairan, Indonesia berhadapan dengan 10 negara tetangga, antara lain India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Thailand . Hal ini berdasarkan kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Penetapan batas perairan itu dilakukan berdasarkan Hukum Laut Internasional menggunakan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). A. Malik Haramain, Tenaga Ahli Komisi I DPR untuk Bidang Pertahanan, mengemukakan mengenai begitu rumitnya penentuan batas laut dan perairan, menjadikan wilayah Indonesia amat rawan konflik. Sisi daratan, Indonesia hanya memiliki perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ia mengatakan, idealnya kekuatan TNI harus mencerminkan kekuatan di pulau-pulau itu sebagai perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. Begitu pula kekuatan alutsista TNI harus mencerminkan kekuatan di wilayah-wilayah itu. "Namun, kekuatan TNI saat ini dengan alutsistanya belum menggambarkan kebutuhan pertahanan, terutama di daerah-daerah perbatasan," kata Malik. Padahal, memperkuat TNI berarti memperkuat dalam berdiplomasi. Kekuatan TNI menjadi salah satu ujung tombak berdiplomasi. Kasus Ambalat dan Sipadan-Ligitan agaknya dapat dijadikan pelajaran paling berharga bahwa militer yang kuat akan memberikan posisi tawar yang tinggi dalam berdiplomasi. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2008

Komentar Pembaca
Baca Juga