Korban PHK PT Ligna Furniture Tuntut Pesangon Sesuai Aturan

Rabu, 2 Juli 2008 19:59 WIB | 1970 Views

Berita Terkait
Cibinong (ANTARA News) - Puluhan pekerja dari 108 pekerja PT Ligna Furniture Cibinong, yang menjadi korban PHK (pemutusan hubungan kerja), menghadiri sidang tripartit (tiga pihak) yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten Bogor, di kantor Disnaker, Rabu.

Sidang tersebut dipimpin Sahat Johanes SH dari Disnaker dan dihadiri kuasa hukum PT Ligna Furniture, Teja Lesmana SH serta kuasa hukum pekerja, Frans Haryatna SH.

Selama sidang berlangsung sekitar sekitar satu jam, sebagian pekerja menyimak pembicaraan dalam sidang melalui pintu dan jendela serta sebagian lagi duduk-duduk di halaman kantor Disnaker.

Koordinator Pekerja PT Ligna Furniture, Eko Setyo mengatakan, para pekerja mengadukan PT Ligna Furniture ke Disnaker, karena dinilai membayar uang pesangon belum sesuai aturan.

Berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon bisa dibayar sampai dua kali peraturan menteri tenaga kerja (PMTK). Tapi pesangon yang diterima 108 pekerja yang telah di PHK sejak 20 Juli 2007, hanya satu kali PMTK.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Kabupaten Bogor, Ferlandi Sacakusuma mengatakan, sidang tripartit lanjutan, pada Rabu, mendengarkan pernyataan dan kesaksian dari kedua belah pihak.

"Berdasarkan pernyataan dan kesaksian tersebut serta dokumen-dokumen yang ada, akan dipelajari secara cermat oleh Disnaker. Hasilnya, akan diterbitkan anjuran Disnaker pada pekan depan," katanya.

Menurut dia, anjuran Disnaker dibuat seadil dan sebijaksana mungkin yang mengakomodir kedua belah pihak.

Setelah diterbitkannya anjuran Disnaker, kata dia, jika pihak pekerja masih merasa kurang puas, disilakan mengajukan tuntutan ke pengadilan hubungan industrial (PHI) tingkat Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Menyikapi persoalan ini, Ferlandi sendiri merasa heran, karena kesepakatan PHK telah dilakukan antara perusahaan dan pekerja, pada 20 Juli 2007, tanpa melibatkan Disnaker maupun melaporkan hasilnya ke Disnaker.

"Dalam UU Ketenagakerjaan, dimungkinkan melakukan proses PHK secara bipartit, antara perusahaaan dan pekerja, jika ada kesepakatan bersama," katanya.

Kini setelah setahun kemudian, kata dia, kenapa tiba-tiba para pekerja baru mengadukan ketidakpuasannya ke Disnaker, yang dinilai cacat hukum.

"Sebagai lembaga yang membidangi ketenagakerjaan, Disnaker berusaha mengakomodir pengaduan pekerja maupun perusahaan secara adil," katanya.(*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Abraham ingin selesaikan tugas di KPK, bukan jadi menteri

Abraham ingin selesaikan tugas di KPK, bukan jadi menteriKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengaku lebih ingin menyelesaikan tugas di lembaga penegak ...

Sikap Golkar tetap mempertahankan Koalisi Merah Putih

Sikap Golkar tetap mempertahankan Koalisi Merah Putih Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Kaderisasi, H. Mahyudin menegaskan, Partai Golkar akan tetap konsisten ...

Mantan TKI bisa jadi doktor

Mantan TKI bisa jadi doktorKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mengaku ...