Ormas Islam Sepakat Soal 1 Ramadhan

Selasa, 12 Agustus 2008 18:37 WIB | 742 Views

Medan (ANTARA News) - Ulama dan tokoh ormas Islam diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam penentuan 1 Ramadhan 1429 Hijriyah dan menahan diri dengan tidak mempublikasikan hasil hisab (perhitungan) atau rukyat (pemantauan bulan) yang dilakukan sebelum disepakati bersama.

Hal itu diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan sekaligus untuk kebersamaan ummat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, kata Ketua Forum Komunikasi dan Kerjasama Islamic Centre (FKKIC) Sumut, Dr Zainul Fuad, MA ketika menjawab ANTARA News di Medan, Selasa.

Menurut dia, para ulama memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang berbeda dalam proses hisab dan rukyat guna menentukan tanggal 1 Ramadhan, menyususl perbedaan metodologi dan posisi bulan yang didapatkan dalam proses perhitungan.

Selama perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, ulama dan tokoh ormas Islam sebaiknya "mengijma`kan" (menyatukan) pendapatnya. Kesepaktan itu lebih baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan umat dalam melaksanakan ibadah puasa, kata alumni Hamburg University Jerman itu.

Ia menambahkan, ulama dan tokoh ormas juga diharapkan dapat menahan diri dengan tidak mempublikasikan penetapan 1 Ramadhan sebelum dibahas dengan ormas lain atau dengan Departemen Agama sebagai perwakilan pemerintah.

Ummat Islam akan menjadi bingung jika terdapat perbedaan dalam penetapan itu. "Untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama, sebaiknya penetapan tersebut diseragamkan berdasarkan kesepakatan bersama," kata Direktur Institute For Peace and Human Rights IAIN Sumut itu.(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Komisi IV bahas perkebunan

Komisi IV bahas perkebunanKomisi IV DPR RI akan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mengelola industri perkebunan ...

Penetapan tersangka mantan ketua BPK tidak terkait pensiun

Penetapan tersangka mantan ketua BPK tidak terkait pensiunKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menegaskan, penetapan mantan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan ...

JIS bantah larang pegawai beri komentar

JIS bantah larang pegawai beri komentarPihak Sekolah Jakarta International School (JIS) melalui juru bicaranya Daniarti Wusono membantah telah melarang ...