KPK Diminta Tuntaskan Kasus BLBI

Selasa, 23 September 2008 16:30 WIB | 593 Views

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mempercepat penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI karena dalam kasus itu dana lebih dari Rp600 triliun dinikmati segelintir orang.

"Lembaga KPK yang oleh masyarakat dinilai paling berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi itu sebaiknya lebih aktif lagi dalam membantu menyelesaikan kasus BLBI yang sampai saat ini belum ada kejelasan," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Laksanto Utomo, SH MH usai melantik Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Sahid/LKBH Usaid, di Jakarta, Selasa.

Kasus yang ditangani oleh KPK, kata Laksanto, lebih banyak menunggu laporan yang masuk.

"Cara ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan dan kepolisian. Mestinya, KPK harus lebih proaktif melakukan rekam jejak atau penyisiran kepada lembaga atau orang-orang yang dicurigai melakukan penyuapan atau korupsi seperti yang pernah dilakukan terhadap Artalyta Suryani (kasus penyuapan jaksa) dan Bily Sindoro (kasus penyuapan anggota KPPU) itu," katanya.

Selain memberikan saran kepada KPK, Laksanto juga memberikan apresiasi kepada lembaga itu karena terus menjalin kerjasama dengan banyak Universitas yang membuka jurusan hukum guna mengoptimalkan tugasnya.

"Saat ini KPK terus menjalin hubungan dengan para mahasiswa untuk melakukan peliputan atau investigasi masalah guna menciptakan sistem tata kelola negara dan perusahaan secara sehat dan jujur," katanya.

Pelantikan Ketua LKBH Usaid itu juga dihadiri Wakil Rektor III Usaid, Harif Siswanto dan Dekan Fisip dan Komunikasi.

Keputusan Dekan Fakultas Hukum No 04/SK/FH-USAID/IX/2008 memutuskan, Ketua LKBH Usaid, Yuherman, SH MH, Sekretaris Theo Yusuf, Ms SH dan Bendahara Farah Liza Adnan SH, MH. Sementara anggota fungsional Dr. Taufiqurahman Syahury, Dr. Zen Zanibar, Lenny Nadriana, SH MH, Liza Marina, SH MH dan Dessy Sunarsi, SH MH.

Sementara itu, Yuherman menambahkan, persepsi masyarakat kepada KPK kini relatif bagus dibanding periode sebelumnya, karena banyak kasus yang diungkap secara transparan.

KPK ke depan diminta tidak hanya menunggu di balik meja tetapi terus melakukan perburuan hingga menuju masyarakat yang bersih dan taat hukum.

"Banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu antara lain karena anggaran negara yang digunakan cukup boros dan banyak dikorupsi oleh oknum tertentu," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2008

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar

Kodim amankan gula pasir ilegal asal Malaysia

Kodim amankan gula pasir ilegal asal MalaysiaKodim 1207/BS Pontianak di Kalimantan Barat mengamankan 49 karung gula pasir ilegal asal Malaysia yang dimuat ...

Universitas Halu Oleo "scaning" lembar jawaban UN

Universitas Halu Oleo Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari,Sulawesi Tenggara (Sultra) men-scaning (memindai--red) lembar jawaban  hasil ...

Emron Pangkapi nilai surat pemecatan Suharso bodong

Emron Pangkapi nilai surat pemecatan Suharso bodongWakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menyatakan surat pemecatan Suharso Monoarfa dapat dipastikan merupakan surat ...