Selasa, 2 September 2014

Ketua GMIT: Komitmen Pemimpin Bangsa Pada Pancasila Pudar

Minggu, 19 Oktober 2008 22:54 WIB | 842 Views
Jayapura (ANTARA News) - Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Pdt Dr Eben Nuban Timo menegaskan, komitmen banyak pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia pada saat ini untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945 mulai memudar karena mereka mengalami tekanan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik.

Hal itu disampaikannya kepada ANTARA di Jayapura, Minggu mengomentari tema Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Papua yang berlangsung di Sentani, ibukota Kabupaten Jayapura pada 14-17 Oktober yakni "Bersama-sama memperkokoh persatuan dan kesatuan umat, menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, memelihara perdamaian dan keutuhan ciptaan berdasarkan Kasih".

"Sejak runtuhnya Orde Baru, kita sendiri dapat melihat bahwa komitmen banyak pemimpin bangsa dan negara kita ini untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945 mengalami pergeseran. Menyadari akan hal ini, maka Indonesia membutuhkan pembaharuan," katanya.

Pembaharuan yang dimaksud itu, lanjut alumnus Universitas Teologia Kampen, Belanda tahun 2001 ini, adalah perubahan yang dilakukan secara konsisten sesuai cita-cita kita bersama terutama para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia yaitu menciptakan sebuah negara dan masyarakat yang berdiri di atas semua golongan tanpa diskriminasi.

Pembaharuan seperti inilah yang sangat dibutuhkan seluruh rakyat yang bermukim di kepulauan Nusantara ini.

Khusus untuk Gereja-Gereja Kristen di Indonesia, staf pengajar Teologi Dogmatika pada Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini berpendapat, Gereja tidak boleh memandang perubahan-perubahan ini sebagai hal yang bertentangan dengan misinya.

Melainkan,lanjutnya menjadikan perubahan itu sebagai momentum berakhmat yang diberikan Tuhan untuk bisa ambil bagian secara aktif dalam menciptakan perubahan menuju kebaikan bersama.

"Di dalam situasi seperti ini, Gereja-Gereja di Indonesia tidak boleh menjadi korban perubahan tetapi pelaku perubahan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia," katanya.

Perubahan itu tentu saja berdasarkan amanat Alkitab dan juga Pancasila dan UUD 1945 serta kesepakatan-kesepakatan yang diambil para pendiri negara ini pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eben menyatakan rasa puasnya atas pelaksanaan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Papua yang diprakarsai Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua yang tidak hanya diikuti para pimpinan dan jemaat GKI melainkan juga pimpinan Gereja Katolik di tanah Papua, pimpinan Gereja-Gereja Kristen lainnya seperti Gereja Baptis, Kingmi dan Pantekosta serta para pemuka masyarakat,pemerintah dan TNI/Polri.

KGM Papua yang digelar kali ini diikuti sedikitnya 190 peserta dan merupakan KGM Papua IV. KGM Papua pertama berlangsung di Baik tahun 1985, KGM Papua II di Jayapura tahun 1990, KGM Papua III di Jayapura tahun 1999 dan menurut rencana KGM Papua V nanti berlangsung tahun 2012 di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat.

KGM Papua IV telah menghasilkan Pernyataan Bersama para peserta KGM yang antara lain menyatakan bahwa hakekat berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepelbagaian suku, budaya dan agama yang semuanya menjadi satu sebagai identitas diri bangsa Indonesia.

"Karena itu Gereja terpanggil untuk menjaga dimensi kesetaraan dalam semua aspek. Gereja dipanggil mendidik warganya agar tidak memperlakukan sesamanya secara diskriminatif dan mewujudkan panggilannya untuk terlibat dalam segala bidang seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya," tulis pernyataan KGM itu.(*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2008

Komentar Pembaca
Baca Juga