Bengkulu (ANTARA News) - Sebagian Warga transmigran asal Boyolali Jawa Tengah yang ikut program transmigrasi bedol desa akibat pembangunan waduk Kedung Ombo dan ditransmigrasikan ke Kecamatan Lubuk Pinang Muko-Muko, Bengkulu, sebagian hidup memprihatinkan. Kordinator Solidaritas Kemiskinan Masyarakat Kedung Ombo Bengkulu (SKMKOB), Purwasi Ahmad Nur, Rabu, menyatakan, kondisi lahan tempat usaha mereka berupa tanah gambut sangat menyulitkan warga untuk bertani, karena tanah tersebut dalam kondisi basah dan bila ingin diolah harus dikeringkan terlebih dahulu dengan biaya mahal. Kini warga Kedong Ombo hidup dengan kondisi seadanya. Harapan mereka untuk bisa hidup layak seperti di daerah asal dengan ikut transmigrasi belum tergapai. "Warga bekerja apa saja dengan kemauan keras asalkan hasil yang diterima halal. Itulah yang dilakukan sekarang," ujarnya. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi warga setempat, pemerintah diminta agar mengeringkan lahan seluas 3.000 hektare milik mereka agar bisa ditanami sawit, yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Warga transmigran juga menginginkan plasma kebun sawit yang dibiayai perbankan agar kemiskinan warga Kedong Ombo bisa diatasi. "Warga telah menyerahkan tanah tumpah darah mereka di Boyolali untuk kepentingan negara. Tidak seharusnya warga Kedong Ombo dibiarkan miskin," ujarnya. Sengketa tanah, ganti rugi Persoalan lain yang membelit warga Kedong Ombo adalah sengketa tanah dengan warga Desa Ujung Padang, yang berbatasan dengan eks transmigrasi SP 7 Air Manjunto, yang menolak warga eks Kedong Ombo, padahal keberadaan mereka jelas-jelas sah. Purwasi menyatakan, keinginan warga untuk menindaklanjuti ganti rugi warga Kedung Ombo yang belum selesai kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu Mendagri Soeparjo Rustam menyatakan ganti rugi Rp3.000/M2, sementara warga dipaksa menerima Rp250/M2. "Kami minta kepada Penjabat Bupati Muko Muko agar bisa memperjuangkan aspirasi warga transmigran itu, bukan malah mendholimi," ujarnya. Anggota DPRD provinsi Bengkulu, Heri Susanto menyatakan, pemerintah kabupaten Muko-Muko harus membantu warga transmigran itu dengan membuat program kerja yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Ia menegaskan, warga transmigran tersebut kurang berhasil bukan akibat malas melainkan kondisi lahan yang menyulitkan mereka melakukan pengolahan. Pemerintah bisa saja memberikan bibit, pupuk ataupun ternak agar mereka bisa mengembangkan untuk menopang kehidupan sehari-hari. "Kita tentunya berkeinginan semua warga di Bengkulu hidup berkecukupan termasuk transmigran. Kejelian pemerintah dalam membuat program kerja bagi warganya sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," ujarnya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008