Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, perlu adanya pengaturan yang tegas antara Menteri dengan wakil menteri sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

"Ini pelu pengaturan yang tegas, jangan sampai saling bersikutan malah nantinya, wakil menteri harus tangani apa itu harus jelas," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, wakil menteri harusnya bukan ban serep, tapi juga bekerja, terutama untuk membantu para menteri yang memiliki beban kerja yang berat.

"Jadi disesuaikan dengan beban kerjanya," katanya.

Ia mengkhawatirkan, apabila wakil menteri ini justru merupakan upaya Presiden untuk mendudukan orang-orangnya mengawasi para menteri.

"Hal ini kalau terjadi upaya Presiden untuk mendudukkan orang-orangnya atau politik balas budi, saya kira justru ini tidak efektif dan berdampak negatif," katanya.

Ia menambahkan, sebaiknya Presiden nantinya mengevaluasi kinerja para wakil menteri tersebut secara berkala.

"Untuk memastikan koordinasi antara Menteri dan Wakilnya sehingga  program berjalan," katanya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melantik lima wakil menteri yang akan ditempatkan di departemen yang dinilai memiliki beban berat selama lima tahun mendatang.

Lima wakil menteri itu adalah Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun.

Presiden merencanakan 11 orang wakil menteri yang akan diangkat untuk membantu para menteri yang memiliki beban berat.(*)