Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu, menegaskan, fraksinya menginginkan penegakan hukum, bukan politisasi terhadap kasus Bank Century.

"Mengapa kami menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena pertama, saat ini memang BPK tengah bekerja menyelesaikan `audit investigative` (atas Bank Century) itu," katanya kepada ANTARA.

Ia mengatakan itu, merespons inisiatif Fraksi PDI Perjuangan yang antara lain didukung oleh Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKS untuk melakukan interpelasi kasus Bank Century tersebut.

"Alasan kedua (menunggu dulu hasil audit BPK), ialah, kami ingin mendapatkan informasi yang lengkap tentang kasus Bank Century," ujarnya.

Termasuk, lanjutnya, jika ada penyimpangan, siapa yang melakukannya, uga kemungkinan aliran dana ilegal serta kepada pihak mana uang itu mengalir.

"Ketiga, prioritas fraksi kami adalah penegakkan hukum yang tegas untuk memproses pihak-pihak yang menurut hasil audit terindikasi bersalah. Kami tidak setuju dengan politisasi yang hanya berujung kepada kegaduhan politik," tegasnya.

Karena itu, menurutnya, saatnya kita berkerja setelah Pemilu, termasuk menjalankan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Bukan memproduksi kegaduhan yang tidak perlu," kata Anas Urbaningrum lagi.(*)