Jakarta (ANTARA News) - Ketua Ikatan Lulusan Universitas Indonesia (ILUNI), Dr Seto Mulyadi mengatakan ILUNI siap menjadi gerakan rakyat (people power) guna mendukung penegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi KPK.

"ILUNI mengimbau masyarakat luas menjadi gerakan rakyat (people power). Bagaimana masa depan akan indah kalau anak-anak melihat korupsi. Ada 200 ribu anggota ILUNI, dan ini menjadi simbol dari masyarakat. Sejak dulu UI selalu jadi tolak ukur dan pegangan dari masyarakat," katanya, Senin.

Menurutnya, ILUNI tak mau sekedar mode atau ikut-ikutan. tetapi menyebut langkah ini sebagai bukti kepedulian ILUNI yang tinggi.

"Negeri ini diacak-acak oleh kekuatan koruptor. Hal ini bisa berpengaruh pada jiwa anak-anak bangsa," tambahnya.

Dia mengkhawatirkan lamanya penanganan reformasi penegakkan hukum bisa membuat negara ini bubar.

"Kami akan terus gulirkan bola panas ini hingga negeri ini benar-benar bersih. Sejak dulu UI selalu jadi tolak ukur dan pegangan dari masyarakat. Sampai berjumpa di medan pertempuran selanjutnya," imbuh Kak Seto.

Sementara itu, anggota ILUNI lainnya, Candra Motik mengaku prihatin dengan lamanya penanganan kasus Bibit-Chandra karena sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

"Rasa keadilan masyarakat terlukai dalam proses penegakan hukum dan ada upaya pelemahan KPK. Kami prihatin menyaksikan praktik mafia hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan MK," terangnya.

Chandra menambahkan ILUNI mendukung upaya penegakan hukum, memperkuat peranan KPK, mendukung langkah DPR dalam hak angket selama dalam rangka menjalankan konstitusi.

ILUNI juga mendesak pemerintah bersikap terbuka dalam rangka koreksi atas sikap penegak hukum, sedangkan hak angket harus mendahulukan kepentingan rakyat.

"Tidak alasan bagi anggota DPR untuk tidak mendukung hak angket Bank Century. Kalau teryata hak angket gagal, maka kami khawatir rakyat akan mengambil mandat DPR," katanya.

Chandra berharap anggota DPR mendengarkan suara rakyat. "DPR, Kapolri, Jaksa Agung semuanya dibayar dengan uang rakyat," tandasnya.

ILUNI menandaskan dukungannya terhadap gerakan-gerakan solidaritas dari berbagai elemen masyarakat termasuk generasi muda dan mahasiswa dalam upaya penegakan hukum yang adil.

"Setidaknya dalam pemberantasan korupsi yang efektif dan mempertahankan eksistensi KPK," imbuhnya.

Sementara Jubir ILUNI lainnya, Heri Hernawan, mengatakan langkah ini menjadi momentum Presiden SBY sebagai atasan Kapolri dan Kejaksaan Agung bisa memberi pedoman langkah agar mafia peradilan bisa dihilangkan.

Heri juga menyeru Kapolri dan Jaksa Agung masing-masing mengeluarkan SP3 dan SKPP, dalam kasus Bibit-Chandra untuk mengakhiri sengketa hukum.

"Presiden harus fokus pada Tim 8. Apa yang disampaikan Tim 8 adalah hasil temuan fakta. Aliran dana bisa dibuka lewat jalur Bank Indonesia bukan hanya lewat PPATK sehingga aliran dana jelas kemana saja," pungkasnya. (*)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2009

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar