"Dana yang dibutuhkan untuk pemberian layanan kesehatan gratis itu sudah dialokasikan dalam APBD 2010 senilai Rp8 Miliar," ujarnya.
Fasilitas itu diberikan kepada warga kurang mampu setelah mereka memperlihatkan bukti surat keterangan yang dikeluarkan aparat pemerintah.
Pemerintah daerah, menurut Rahmad, telah mengalokasikan dana Rp4 juta per orang bagi pasien dari keluarga miskin yang dirawat inap di RS.
Tagihan atas pasien yang telah memenuhi syarat sebagai keluarga miskin itu oleh RSU dan swasta akan ditagih ke pemerintah daerah.
Dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi warga miskin, kapasitas kamar dan tempat bagi pasien miskin di RSU Kota Bekasi akan ditingkatkan dari yang ada sekarang 120 kamar menjadi 250 tempat tidur.
Ia juga meminta rumah sakit swasta di daerah itu memiliki kepedulian dan mentaati ketentuan menyediakan 10 persen tempat tidur bagi pasien yang berasal dari keluarga miskin.
Anggota DPRD Kota Bekasi Chairuman J. Putro menyatakan, pemberian fasilitas perawatan kesehatan gratis di RSUD Kota Bekasi bagi keluarga miskin sudah sepantasnya diberikan dan RS swasta sebaiknya mengikuti langkah itu.
"Kita maklumi kalau RS swasta ingin mendapatkan keuntungan atas pelayanan yang diberikan, namun dari sisi kemanusiaan pasien dari keluarga miskin harus tetap mendapatkan pelayanan optimal," ujar Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi itu.
Di Kota Bekasi sendiri dari 30-an rumah sakit sebagian diantaranya belum menerapkan kamar 10 persen bagi pasien dari keluarga miskin.
"Ada banyak warga masyarakat yang merasa takut untuk berobat kerumah sakit swasta karena biaya mahal sementara penderita saat itu memerlukan pertolongan segera," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
