Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta AAGN Ary Dwipayana MSi menilai wacana "reshuffle" (perombakan) kabinet seharusnya didasari atas pertimbangan profesionalitas dan bukan atas dasar motif politik.

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan bukan lagi wilayah partai politik (parpol) dan presiden harus memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas kenapa reshuffle harus dilakukan," katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, reshuffle kabinet jika hanya digunakan untuk motif dan tekanan politik justru akan memunculkan opini publik yakni reshuffle digunakan untuk memaksa koalisi tunduk pada kepentingan politik presiden sehingga menjadi penting untuk dikritisi.

"Reshuffle tidak boleh digunakan untuk menekan koalisi, namun harus didasarkan pertimbangan profesionalitas daripada sekedar pertimbangan politik," katanya.

Ia mengatakan, wacana reshuffle kabinet saat ini terkesan sebagai alat untuk menakuti, dan jika ancaman reshuffle terlalu sering digunakan untuk menakuti koalisi, justru akan menjadi bumerang yang dapat mengancam presiden sendiri.

"Jika terus-terusan diancam dengan reshuffle maka parpol koalisi justru tidak akan mau karena harga diri partai ditekan dengan cara reshuffle apalagi jika parpol tersebut memiliki basis konstituen yang kuat," katanya.
(U.V001/R009)