Padang (ANTARA News) - Pengamat manajemen publik, Medrial Alamsyah mengatakan, reformasi birokrasi akan gagal diwujudkan manakala pemerintah provinsi (pemprov) masih berpikir kekuasaan.

"Selama gubernur berpikir kekuasaan, saya menjamin tak ada perubahan di daerah," kata Medrial ketika dihubungi dari Padang, Rabu.

Konsultan di bidang reformasi birokrasi itu mengatakan, apabila para gubernur fokus ke bidang yang menjadi potensi daerah, dan membenahi manajemen pelayanan publik, maka pemerintahan di daerah akan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

"Yang penting fokus pada bidang yang sesuai potensi daerah. Daerah akan memiliki banyak uang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Ia menyebutkan, kurang harmonisnya koordinasi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot di era desentralisasi bukan karena kekuasaan provinsi yang berkurang.

Hal itu terjadi, kata dia, karena provinsi tidak memiliki visi yang jelas (blue print) dalam pembangunan daerah.

"Saya mendengar banyak keluhan dari wali kota/bupati, ketika diundang gubernur, mereka justru diceramahi dua sampai tiga jam. Namun tidak jelas apa yang menjadi substansi," kata pria asal Sawahlunto, Sumbar itu.

Seharusnya, kata dia, dalam rapat dengan bupati/walikota, gubernur mesti konsentrasi pada problematik pembangunan wilayah. Yang perlu dijelaskan adalah substansi, dan peran masing-masing tingkatan pemerintahan.

Misalnya, kata dia, gubernur mengatakan, sekian tahun ke depan akan tercipta kondisi seperti ini. Hal itu bisa dicapai apabila ada peran dari pusat yang bagaimana, peran donatur, peran swasta, peran provinsi, dan peran kabupaten/kota.

"Kalau substansi yang akan dicapai tidak jelas bagaimana akan tercipta koordinasi yang baik antara gubernur dengan bupati/walikota," ujarnya.

Dia menekankan, reformasi birokrasi di daerah bisa diwujudkan jika bupati/walikota memiliki visi yang jelas dan ada keberanian untuk mewujudkan visi tersebut.

Ia mencontohkan ada beberapa daerah yang sukses melaksanakan itu, seperti Jembrana di Bali, dan Sawahlunto di Sumbar.

"Daerah seperti Jembrana mampu memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyatnya," kata Medrial.

Dia juga menyebut Kota Sawahlunto yang sukses mengembangkan pariwisata dan memberikan pinjaman murah bagi usaha rakyat.

"Wali kota Sawahlunto Amran Nur banyak mendapat tantangan dari politisi di daerah. Namun dia memiliki keberanian dan dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Jadi, katanya, selama kepala daerah bisa fokus, memiliki visi yang jelas dan membenahi substansi, reformasi birokrasi dan kemajuan daerah akan bisa diwujudkan. (O003/K004)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2010

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar