Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, Andi mengatakan, ada risiko yang harus diterima pemerintah dan rakyat apabila kebijakan itu benar-benar direalisasikan dalam waktu dekat.
Hal itu bisa mengancam kelangsungan dunia industri.
"Saya yakin pemerintah tidak serta merta mencabut subdisi bahan bakar melainkan mempertimbangkan kelangsungan industri. Kebijakan pasar bebas menjadi ancaman serius," kata Andi Rahmat yang juga politisi Partai Demokrat.
Mengingat kemampuan rakyat Indonesia tidak merata, Andi Rahmat menyarankan pemerintah harus tetap membuka kebijakan untuk membantu rakyat miskin dalam hal mendapatkan bahan bakar karena menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
"Bagaimana pun rakyat tidak mampu harus dibantu. Pemerintah harus menyadari bahwa yang memakai bahan bakar bersubsidi adalah orang-orang mampu bahkan penjabat negara yang difasilitasi tunjangan harga bahan bakar dalam menjalankan tugas negara," katanya.
"Dengan menggunakan bahan bakar bersubsidi pun sudah sulit mendapatkan pendapatan yang layak. Apa lagi kalau subsidi dicabut pasti rakyat lebih menderita karena angsuran kendaraan tidak bisa dibayar," kata Rahim.
Solusi yang tepat untuk efesiensi dan efektifitas keuangan negara adalah optimalisasi penerimaan pajak, kata dia.
(T.S032/Y006/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
