Konvensi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Desember 2006 dan hingga kini telah ditandatangani 84 negara itu menyatakan larangan penghilangan orang secara paksa baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik ataupun keadaan darurat lainnya di suatu negara.
"Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearances" ditandatangani Menlu Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, di sela-sela pelaksanaan Debat Umum Sidang ke-65 Majelis Umum PBB.
Konvensi yang tidak akan berlaku surut itu, saat ini belum resmi berlaku karena menunggu ratifikasi dari 20 negara.
Hingga September 2010, baru 19 dari 84 negara yang telah meratifikasi Konvensi.
Penandatanganan yang dilakukan Pemerintah Indonesia, ujar Marty, sesuai dengan Rancangan HAM 2010-2014 serta advokasi dari berbagai kalangan masyarakat sipil di Indonesia yang sejak tahun 1988 secara aktif mengkampanyekan agar pemerintah menandatangani Konvensi.
"Tadi sudah ditandatangani, tinggal digulirkan proses ratifikasinya (oleh DPR-RI, red)," kata Menlu.
Penandatanganan oleh Indonesia, menurut Marty, memperkokoh peranan dan posisi Indonesia sebagai negara demokrasi.
"Penghilangan secara paksa jelas sangat bertentangan dengan prinsi-prinsip demokrasi kita. Jadi hari ini kita menunjukkan kepada masyarakat internasional komitmen kita," katanya.
Kesembilan belas negara yang telah meratifikasi Konvensi adalah Perancis, Jerman, Jepang, Kuba, Spanyol, Argentina, Uruguay, Paraguay, Meksiko, Honduras, Chile, Ekuador, Bolivia, Albania, Kazakhstan, Senegal, Nigeria, Burkina Faso dan Mali.
(K-TNY/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
