"Hingga Sabtu, 6 November, satu hari setelah instruksi presiden dinyatakan, telah berjalan dengan baik," kata Velix dalam pernyataan tertulisnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul M sebagai komandan tunggal pengendalian bencana Merapi telah melakukan konsolidasi kerja antara institusi pusat, daerah, TNI, Polri, kampus, dan kelompok relawan.
"Strategi pengendalian pengungsi diarahkan pada kebijakan kawasan rawan bencana I, II, dan III," katanya.
Menko Kesra Agung Laksono secara intensif telah memastikan berbagai bantuan pusat dikelola dan disalurkan secara tepat, cepat, dan terintegrasi. Saat ini bantuan dari lintas kementerian terus berjalan.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono telah membentuk brigade khusus untuk penanganan bencana Merapi, dan telah memobilisasi satuan-satuan pasukan, baik dari Jakarta, Madiun, Malang, Surabaya, maupun dari Jateng dan DI Yogyakarta.
"Saat ini di lapangan, TNI berperan aktif mengevakuasi pengungsi dan memberikan pelayanan pada barak-barak pengungsi," kata Velix.
Kapolri Komjen Timur Pradopo juga telah membentuk dan memobilisasi Satuan Tugas (Satgas) kepolisian untuk pengamanan lalu-lintas arus pengungsi, kendaraan evakuasi, pencarian korban maupun pengamanan daerah secara umum.
Untuk penanganan sapi masyarakat di sekitar Merapi, lanjutnya, Menko Kesra telah bekerja sama dengan Pemprov DIY dan Jateng untuk memetakan jumlah sapi, kepemilikan sapi, daerah penyebaran maupun umur sapi.
"Satu hari berjalan ini, Presiden sangat terbuka dan fleksibel untuk menangani sapi, baik dibeli oleh pemerintah maupun pemerintah menyiapkan atau membeli pakan ternak untuk diberikan kepada para petani sekitar Merapi," katanya.
Dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi, Presiden sangat terbuka dengan berbagai saran dan pandangan dari kampus, seperti UGM, untuk penyiapan konsepsi relokasi dan normalisasi kehidupan masyarakat.
Saat ini Kemenakertrans, Kementerian PU, Kemendagri, BPN, KPDT, Kemenkop dan UKM, serta Pemprov Jateng dan DIY telah memulai diskusi awal untuk kebijakan relokasi internal Jateng dan DIY.
"Hal ini juga memerlukan `social spatial planning` yang matang dan komprehensif," katanya.
(S024/A011/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
