"Tak usah mencampuri Yogyakarta, tak perlu ribut-ribut. Ini bukan waktu yang tepat, mengapa kita ributkan? Fokus saja pada pemberantasan korupsi," katanya di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan hal itu menanggapi ramainya isu terkait usulan pemerintah pusat agar Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dipilih. Selama ini Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan keistimewaan Yogyakarta.
Menurut dia, saat ini banyak masalah yang muncul namun belum ditangani pemerintah dengan baik. Isu terkait dengan pemilihan Gubernur DIY tersebut menambah pekerjaan pemerintah yang hingga kini masih banyak terabaikan.
"Seperti masalah kekerasan, pemerintah belum sepenuhnya melakukan kewajibannya, melindungi warganya dari tindak kekerasan. Kita punya hukum, namun belum sepenuhnya ditegakkan," katanya.
Begitu pula dengan kasus-kasus korupsi yang melemahkan demokrasi yang sedang tumbuh dan tengah mencari bentuk. "Demokrasi lemah, digerogoti oleh `money politics` (politik uang) dan korupsi," katanya.
Ia menambahkan, dirinya tidak memiliki solusi politik untuk meredakan ketegangan terkait dengan isu keistimewaan Yogyakarta tersebut. "Saya tidak tahu," katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Ma`arief. Menurut dia, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak perlu diganggu.
Ia mengatakan, keinginan pemerintah pusat untuk mengubah pemerintahan di Yogyakarta dan mengubah bentuk keistimewaan Yogyakarta justru menimbulkan masalah baru.
Menurut dia, seharusnya pemerintah fokus untuk menangani masalah korupsi yang terus merajalela.
"Untuk itu, pemerintah tak perlu buat gara-gara dan goro-goro, seperti yang terjadi saat ini terhadap keistimewaan Yogyakarta," katanya. (M041/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
