"Yang harus diubah adalah janganlah memberikan subsidi kepada orang yang mampu," katanya dalam orasi ilmiah saat dianugerahi gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Hasanuddin (Unhas) di baruga AP Pettarani Makassar, Sabtu.
Menurut JK, subsidi BBM yang mencapai Rp100 triliun lebih adalah pemborosan anggaran negara karena lebih banyak dinikmati orang kaya, sehingga harus dikurangi dan dialihkan untuk program kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utama semua negara.
Bagi JK, subsidi BBM khusus untuk pertamax harus dihentikan total lalu diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan program gas murah untuk masyarakat kurang mampu.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu mengemukakan, setelah konversi minyak tanah ke gas yang ia prakarsai saat masih menjabat wakil presiden, maka subsidi BBM mulai salah sasaran.
"Kita harus mencari apa yang paling boros di negeri ini? Yang paling boros di negeri ini adalah memberikan subsidi kepada yang tidak betul," ucapnya.
Selain itu, ia juga menantang bangsa Indonesia untuk lebih percaya kepada kemampuan sendiri.
Ia memberikan contoh tentang pembangunan jalan tol di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, serta beberapa bandara besar yang sukses dibangung dengan tangan sendiri, dan menghemat anggaran hingga 50 persen.
"Intinya adalah bagaimana kita percaya kemampuan sendiri Begitu tidak percaya kemampuan kita, maka habislah apa yang kita lakukan untuk bagsa," ucapnya.
Kemandirian bangsa dengan mengandalkan kemampuan sendiri telah dicontohkan JK lewat investasi perusahaan lokal untuk pembangunan mono rel pertama di Indonesia di tiga kota, yakni Makassar (Sulawesi Selatan), Bandung (Jawa Barat) dan Surabaya (Jawa Timur).
(T.ANT-099/S016)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
