Ekonom dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Prof Elfindri sudah kesekian kalinya kembali memendam kekecewaan akibat sikap pemerintah yang masih tidak berani mengambil kebijakan untuk membatasi subsidi BBM secara bertahap.

"Pemerintah seharusnya bisa menerapkan kebijakan pembatasan subsidi BBM secara bertahap. Misalnya, menaikkan dulu sebesar Rp1.000 pada tahun 2012, kemudian tahun depan naikkan lagi Rp1.000 per liter, dan seterusnya," kata Elfindri.

Masalahnya, menurut dia, dampaknya akan tetap besar terhadap inflasi dan pembangunan infrastruktur.

Ditegaskannya, kebijakan tersebut diperlukan karena pembatasan subsidi BBM penting. Pasalnya, selama ini yang menerima subsidi justru orang kaya yang seharusnya yang berhak itu adalah orang miskin.

Jika kebijakan terhadap pembatasan subsidi BBM itu tidak jalan, konsekuensinya infrastruktur tidak banyak berubah. Padahal pengalihan subsidi BBM bisa mendukung pembiayaan, misalnya, pembangunan tol Padang-Bukittinggi, Padang-Padang Panjang, dan Payakumbuh.

Ia yakin keberadaan infrastruktur yang bagus bakal mendongkrak indeks daya saing bangsa. Potensi pertumbuhan ekonomi bakal bisa mencapai 6,5-6,7 persen, bahkan bisa 7,5-8 persen jika pemerintah berani membatasi subsidi BBM itu.

Elfindri menegaskan kembali bahwa secara ekonomi subsidi BBM harus dikurangi. Namun, pengurangannya harus secara bertahap agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat.

"Harus digencarkan pula pendidikan terhadap masyarakat supaya jangan memanjakan mereka dengan pemberian subsidi," ujarnya.

Jika pemerintah masih bertahan dengan kebijakan memberikan subsidi, menurut dia, infrastruktur di Tanah Air pasti tidak akan terbiayai.

Sebaliknya, pembatasan subsidi BBM itu akan mempengaruhi terjadinya kenaikan terhadap inflasi yang mencapai berkisar 0,7 sampai 0,8 poin.

"Mirisnya memang kini pemerataan GINI Ratio Indonesia memasuki angka 0,36, padahal pada masa Repelita tidak sampai sebesar itu atau hanya 0,3 saja," katanya menjelaskan.

Hal itu, menurut dia, menyebabkan pembangunan tidak merata, atau hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Jadi, dengan menerapkan pembatasan subsidi BBM itu dampaknya akan pasti ada. Mudarat dan manfaatnya atau dampak negatifnya kebijakan itu dibandingkan dengan dampak positif akan jauh lebih besar positifnya," katanya.

Akan tetapi, dia menyayangkan jika Pemerintah tidak berani mengambil kebijakan tersebut karena lebih mengikuti logika politik.

Padahal, kata dia, pemerintah Vietnam berhasil dalam menerapkan kebijakan pembatasan subsidi BBM dengan harga per liternya berlaku kini mencapai Rp9.000-Rp12.000 per liter, sementara di Indonesia masih Rp4.500 per liter.


Berani Saja

Senada dengan Prof Elfindri, dalam keterangan sebelumnya Ketua DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIIPI) Ismed Hasan Putro mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani melaksanakan kebijakan yang berorientasi untuk mengurangi beban subsidi BBM yang sangat membebani APBN.

"Sekarang waktunya bagi Presiden SBY menghentikan memanjakan para pengguna kendaraan yang sepatutnya tidak mendapatkan subsidi tetapi justru menikmati subsidi dari negara," kata Ismed lagi.

Pendapat tersebut disampaikannya menanggapi kebijakan pemerintah menekan anggaran subsidi BBM sekaligus memberikan edukasi tentang dampak kenaikan subsidi terhadap pembangunan infrastruktur.

Menurut Ismed, besarnya jumlah subsidi BBM yang kini telah mencapai Rp120, 7 triliun lebih (anggaran 2011, red) itu sungguh jumlah yang luar biasa besarnya.

"Risiko yang harus ditanggung pemerintah dan bangsa ini terlalu berlebihan. Pemerintah mestinya lebih realistis dan rasional untuk meletakkan anggaran subsidi BBM itu," katanya.

Sebab dana subsidi sebesar Rp120,7 triliun jika digunakan untuk membiayai program peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin dan pembangunan proyek infrastruktur tentu akan jauh lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan bangsa.

Karena itu, katanya lagi, Presiden SBY harus berani membuat kebijakan menaikkan BBM demi kepentingan nasional. Saatnya pemerintah melakukan yang terbaik bagi kemaslahatan bangsa.

"Jangan lagi mudah terperangkap pada jeratan politik pencitraan semata," katanya sekarang saatnya bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara terukur dan proporsional jauh lebih rasional daripada membatasi konsumsi BBM," katanya.

Sebab jika kebijakan itu tidak ditempuh, maka diyakini akan berdampak pada terganggunya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Dan saatnya pula menghentikan pertikaian opini antar kementrian menyangkut soal kenaikan BBM tersebut. (F011/Z003)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar