Pemerintah pertimbangkan kompensasi bagi masyarakat miskin
Kamis, 23 Februari 2012 21:47 WIB | 2307 Views
Menkeu Agus Martowardojo (FOTO ANTARA)
Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan suatu bentuk kompensasi bagi masyarakat miskin apabila kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jadi diberlakukan.
"Kami akan pikirkan satu bentuk kompensasi untuk memperhatikan kaum miskin karena kalau ada penyesuaian harga minyak pasti berdampak pada inflasi," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Menurut Menkeu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi bagi sarana transportasi umum yang akan terkena dampak tidak langsung dari kenaikan BBM tersebut.
"Bentuk-bentuk kompensasi lainnya, juga sedang kami pikirkan termasuk untuk transportasi tapi semua masih dalam bentuk kajian," katanya.
Ia menjelaskan dana untuk pemenuhan kebutuhan kompensasi tersebut akan berasal dari dana optimalisasi maupun penghematan belanja Kementerian Lembaga yang akan masuk dalam APBN Perubahan.
"Dari optimalisasi dan penghematan itu ada sejumlah dana dan sejumlah dana itu kita alokasikan untuk stimulus dan kompensasi. Kompensasi itu bagi yang membutuhkan dan yang perlu diperhatikan," kata Menkeu.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan pemberian kompensasi tersebut sebagai jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, karena laju inflasi akan meningkat apabila BBM Bersubsidi mengalami kenaikan.
"Inflasi pasti naik dan akan memukul daya beli masyarakat. Padahal 70 persen daya beli rakyat miskin itu untuk membeli pangan, jadi harus dicarikan kompensasi yang tepat," katanya.
Terkait wacana penyesuaian harga BBM bersubsidi, Hatta menjelaskan pemerintah akan melakukan kajian maupun simulasi terbaik sebelum kenaikan harga benar-benar dilakukan.
"Kita lihat komentar-komentar sudah pada muncul. Ada yang mengatakan (kenaikan) Rp1.000 sampai Rp2.000 maksimum, ada yang bilang antara 20 persen sampai 30 persen. Menurut saya kita akan lakukan exercise yang sebaik mungkin," katanya.
Menurut dia, kenaikan tersebut harus dilakukan karena pengelolaan manajemen subsidi saat ini tidak sehat dan tidak tepat sasaran, padahal harga minyak saat ini sedang melambung tinggi.
"Harga seperti ini mau tidak mau, kalau tidak (naik), semua akan terkena karena subsidi tidak sehat. Dan kalau tidak sehat, ketergantungan terhadap kuota jadi tinggi karena kita tidak bisa mencegah penyelundupan," ujar Hatta.
(T.S034/N002) Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com