ilustrasi Gubernur Sultra Nur Alam (kiri) bersama Ketua MUI Pusat Slamet Effendy Yusuf (tengah) dan Ketua Umum LDII Abdullah Syam (kanan) (FOTO ANTARA/Chris)

Berita Terkait
Kendari (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara H Nur Alam mengatakan kemerdekaan pers sesungguhnya bukan hanya milik insan pers, tetapi juga milik masyarakat atau rakyat Indonesia.

"Oleh karena kebebasan pers milik rakyat, maka sudah seharusnya seluruh kegiatan para insan pers dan pengelola media didedikasikan untuk melindungi kepentingan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya saat memberi sambutan pada malam ramah tamah peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Sultra di Kendari, Sabtu malam.

Menurut gubernur, para insan pers dalam melakukan aktivitas memang harus bebas, tidak boleh dintervensi oleh pihak naman pun.

Namun, kata dia, dalam mengapresiasikan kebebasan tersebut, harus mengancu pada rambu-rambu yang sudah diatur dalam undang-undang dan kode etik pers itu sendiri.

"Jangan karena merasa bebas dalam berkeskpresi, lantas mengabaikan rambu-rambu yang ada dan cenderung mengganggu kebebasan orang lain," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, para insan pers dipersilakan berekspresi sebebar-bebasnya, tetapi jangan sampai kekebasan itu bisa memicu tumbuhnya benih-benih perpecahan atau disintekrasi bangsa.

"Pemerintah sebagai penyelenggara negara, memang harus transparan dalam menyelenggarakan pemerintahan, namun tidak berarti seluruh kegiatan pemerintahan harus disampaikan melalui media massa," katanya.

Karena memang ujarnya, ada hal-hal prinsipil dan stratetgis di pemerintahan yang menurut etika pengelolaan pemerintah tidak perlu disampaikan kepada publik karena dianggap akan mengganggu stabilitas dan membahayakan keselamatan bangsa.

Di negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai nenek moyangnya negara demokrasi kata dia, kebebasan pers tidak berarti pers bisa bebas menginformasikan apa saja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut.

Para insan pers di negara tersebut, sangat menghormati dan menghargai hal-hal prinsipil dan strategis terutama menyangkut stabilitas dan keselamatan bangsa yang harus menjadi rahasia negara selalu dijaga dan dipelihara.

"Itu semua dilakukan karena pers itu sendiri merupakan milik rakyat yang harus bertanggung jawab dengan stabilitas dan keselamatan serta keutuhan bangsa," katanya.

Acara malam ramah tamah Hari Pers Nasional Tingkat Provinsi Sultra yang dilenggarakan di halaman kantor Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara itu dihadiri Walikota Kendari, Asrun, Danrem 143/Haluoleo Kendari, Kol (Inf) Taufik Hidayat, Wakil Bupati Konawe Selatan, Sutuardjo Pondiu dan sejumlah undangan lainnya.

(T.A056/M008)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar