Kompensasi BLT jangan untuk pencitraan

Sebab beban yang sebenarnya harus ditanggung negara dalam postur APBN ditanggung oleh berkurangnya subsidi termaksud.

Seandainya pemerintah memang berniat melindungi masyarakat sesuai dengan UUD 1945, lanjut dia, maka seharusnya yang dipertahankan adalah subsidi BBM dan harga BBM murah.

"Fungsi subsidi aslinya adalah untuk menunjukkan peran negara. Maksudnya, instrumen yang sebenarnya bagi negara untuk melindungi rakyat ada dalam bentuk subsidi itu, bukan kompensasi atas kenaikan BBM," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Daryatmo juga membantah subsidi BBM menjadi beban bagi APBN, sebab beban subsidi BBM di APBN hanya sekitar 8 persen dari total anggaran, yang nilainya hampir setara dengan pembayaran utang luar negeri.

Sebaliknya, menurut Daryatmo, yang paling besar menjebol anggaran negara justru belanja birokrasi untuk gaji pegawai dan operasional aparat pemerintah yang besarnya mencapai 51,4 persen dari total anggaran.

Anggota Komisi VII DPR ini juga menjelaskan bahwa tak benar bila pemerintah menyatakan subsidi BBM tak pernah dinikmati masyarakat kelas menengah bawah.

Buktinya, survei Bank Dunia menunjukkan secara jelas bahwa BBM bersubsidi dikonsumsi oleh 64 persen pemilik sepeda motor, sementara 36 persen oleh pemilik mobil. Pemilik mobil mayoritas, berdasarkan survey, adalah kalangan kelas menengah yang membeli mobil dengan cara kredit.

"Jadi subsidi BBM tepat sasaran karena memang dinikmati masyarakat menengah ke bawah," kata Daryatmo.

(D011/D012)

Facebook Twitter

Kirim Komentar