Jakarta (ANTARA News) - Program normalisasi sungai berupa pelurusan sungai dari yang sebelumnya berkelok-kelok, sebenarnya tidak mengatasi masalah, tetapi justru menambah permasalahan banjir di bagian hilir sungai.

"Banjir di banyak kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo salah satunya disebabkan pelurusan. Normalisasi sebenarnya justru membuat tidak normal," kata pakar hidrologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Ketika pada 1994 Bengawan Solo mulai disodet (diluruskan) sepanjang 24,2km, kecepatan air mengalir yang sebelumnya hanya 1 meter per detik memang dipercepat menjadi 5 meter per detik, ujarnya.

"Paradigma lama: makin cepat air dari hulu masuk ke laut, makin bagus, tapi ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan. Di bekas kelokan-kelokan sungai malah tercipta kubangan-kubangan sarang penyakit, dan paling parah, membuat kawasan hilir jadi sering banjir, padahal kota-kota kebanyakan dibangun di hilir," katanya.

Ia menuturkan, normalisasi sungai didasarkan pada paradigma abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20 ketika dekadenya masih menggunakan hidrolika murni.

Paradigma tersebut kini sudah ditinggalkan oleh negara-negara lain dan sejak 1980-an sudah berganti dengan paradigma restorasi atau mengembalikan sungai ke bentuk asalnya berkelok-kelok.

Ia mencontohkan sungai Rhine di Jerman yang pada abad ke-18 sampai ke-19 diluruskan sekarang kembali dibuat berkelok-kelok seperti aslinya dahulu, demikian pula di AS dan Jepang, bahkan Malaysia.

Karena itu pihaknya merasa prihatin pada master plan DAS Bengawan Solo dan sejumlah DAS lainnya yang masih menggunakan paradigma abad ke-18 bermaksud membangun banyak sodetan.

Misalnya rencana menyodet Bengawan Solo di jalur Surakarta-Sragen, Madiun-Ngawi dan Cepu-Tuban yang akan membuat sungai terpanjang di Jawa dan melalui 20 kabupaten/kota itu menjadi lebih pendek.(*)