Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan 36 nota protes mengenai pelanggaran wilayah Ambalat oleh Malaysia.

"Nota protes ke-36 sudah disampaikan Pemerintah Indonesia Kamis (4/6) kemarin," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, di Jakarta, Jumat.

Protes terakhir tersebut, kata Teuku, dilayangkan kepada Malaysia setelah mendapatkan penjelasan secara rinci dari TNI AL mengenai realitas yang terjadi di lapangan.

TNI AL, secara kronologis menjelaskan waktu atau tanggal-tanggal terjadinya inkursi atau aktivitas pihak asing memasuki wilayah Indonesia.

Keseluruhan nota protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia ingin menegaskan bahwa Ambalat adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Protes pertama dari serangkaian nota protes yang disampaikan Indonesia kepada pemerintah Malaysia itu disampaikan pada 1980.

Kendati prostes terus disampaikan, kata Teuku, Pemerintah Indonesia tetap terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah antara kedua negara.

"Pemerintah mengingatkan kembali Malaysia untuk segera menyiapkan tim perunding batas wilayah yang sempat terhenti untuk diaktifkan kembali," kata Teuku.

Teuku mengatakan, Departemen Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan pejabat tinggi lainnya sehingga tidak ada lagi satu insiden di lapangan yang tidak terselesaikan.

Selain berkoordinasi secara cermat mengenai perkembangan Ambalat, Deplu juga meningkatkan komunikasi masyarakat, dengan maksud meredam sifat emosional yang mengemuka belakangan ini. (*)