Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, walaupun target program kerja 100 hari pertama kabinet baru tercapai 93 persen, namun penting baginya untuk mempersiapkan dan kemudian melaksanakan program lanjutan hingga akhir masa kerjanya 2014 mendatang.
Istana Kepresidenan di Cipanas, Cianjur, dipilih sebagai lokasi pembahasan dan rencana implementasi langkah-langkah pemerintah setelah selesainya 100 hari pertama kabinet Indonesia Bersatu II memulai kerjanya.
Di Istana yang dibangun pada 1740 oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Van Heots itu, sejak Selasa (2/2) Presiden Yudhoyono mengumpulkan seluruh menteri kabinet, pejabat setingkat menteri, seluruh gubernur se-Indonesia untuk bersama-sama membahas pelaksanaan rencana kerja jangka menengah.
"Rapat kerja ini memiliki tiga agenda, pertama disampaikan apa yang sudah kita capai dalam 100 hari pertama program pembangunan kabinet," kata Presiden saat memulai rapat yang berlangsung di bawah naungan sebuah tenda besar berwarna putih dengan pernik warna biru yang digelar di halaman belakang istana, dekat hutan lindung.
Dalam rapat itu, menurut Presiden, juga dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 supaya dipahami arah tujuan, agenda dan program lima tahun mendatang
"Yang penting juga, mengapa gubernur hadir dan aktif terlibat rumuskan secara bersama adalah pembahasan isu khusus yang selama ini kita hadapi yang boleh disebut sumber permasalahan untuk rumuskan solusi dan opsi yang kita pandang tepat," paparnya.
Penyusunan RPJMN merupakan tugas pemerintah yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam aturan itu, RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik.
Secara umum, perencanaan yang disusun di dalam dokumen tersebut merupakan penerjemahan dari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih serta mengakomodasi arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan dilakukan termasuk di bidang ilmu, teknologi, dan daya saing perekonomian.
Menjawab Kritikan
Saat menutup rapat kerja pada Rabu (3/2) malam, Kepala Negara meminta agar evaluasi dan capaian kerja selama 100 hari pertama disampaikan kepada masyarakat sekaligus menjawab kritikan sejumlah pihak bahwa pemerintah tidak berhasil melakukan apapun selama 100 hari pertama kerja kabinet.
Kepala Negara mengatakan pelaksanaan program 100 hari pemerintah diukur dengan tiga capaian sehingga tingkat keberhasilannya dapat diukur.
Tiga capaian tersebut masing-masing di bidang percepatan pelayanan, mengatasi sumbatan, dan pembuatan instrumen kebijakan yang mendorong pelaksanaan pembangunan.
"Saya instruksikan agar itu disampaikan pada publik dan ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk lanjutkan pembangunan," katanya.
Lebih lanjut Presiden memaparkan contoh dari masing-masing capaian tersebut yaitu revitalisasi kredit usaha rakyat dengan penyaluran kredit Rp 20 triliun, kemajuan sertifikasi tanah melalui layanan bergerak, penyediaan pelayanan air minum bagi 1.440 desa dan pemberian dana operasional bagi 2.400 puskesmas di 467 kabupaten/kota.
"Juga penyediaan internet bagi 18.358 sekolah di seluruh nusantara, pendirian pabrik pembuatan es di sejumlah tempat sandaran nelayan, layanan pelabuhan dan pabean di empat pelabuhan utama Belawan, Tanjungj Priok, Tanjung Perak dan Makassar," katanya.
Selain itu penyediaan 131 orang tenaga medis di daerah terpencil, penyederhanaan pengurusan persyaratan perijinan dari 70 hari jadi 17 dan pengurusan paspor dari tujuh hari menjadi empat hari kerja.
Sementara dari capaian mengatasi sumbatan terhadap pembangunan, hal yang sudah dicapai adalah telah memformulasikan upaya mengatasi krisis listrik nasional jangka pendek, mengatasi banjir di Jakarta dengan rampungnya Kanal Banjir Timur dan penyempurnaannya serta percepatan pergerakan orang dan barang di lintas Jawa, dengan tol dan sejumlah perpres.
Dan hal yang telah dilaksanakan dari program pembuatan instrumen kebijakan adalah selesainya peraturan pemerintah (PP)tentang jasa konstruksi, PP perubahan peruntukan dan fungsi hutan, PP tanah terlantar, PP pendidikan kedinasan, PP tata ruang, PP pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, PP budiadaya usah pangan, PP pertambangan, PP angkutan perairan dan maritim serta PP usaha pertambangan dan batu bara.
Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, dari 129 proyek kerja, hanya dua proyek yang belum tuntas dan mengakibatkan capaian target kerja 100 hari pertama baru mencapai 93 persen.
Menurut dia, dua program yang belum tuntas itu pertama, belum dicanangkannya persiapan pembangunan "food estate" di Merauke dan kedua adalah dari 30.000 guru dan pengawas sekolah tingkat SD dan SMP yang perlu ditingkatkan pengetahuannya, yang berhasil baru 27.768.
"Jadi pencapaian cuma 93 persen, kita liat betapa ketatkita, bahwa apa-apa yang tak capai 100 persen itu kurang menggembirakan. Jadi banyak yang bilang kita terlalu kejam, tapi saya kira perlu disiplin mengenai hal ini," tegasnya.
Sementara itu bila dalam bentuk kebijakan yang sudah diselesaikan dalam 100 hari pertama, Kuntoro mengatakan ada sekitar 30 kebijakan yang sudah dilakukan.
"Banyak, lebih dari 25, mungkin 30an, kementerian-kementerian yang selama ini menghadapi sumbatan untuk penyelesaiannya, jadi banyak kementerian merasa isu tanah adalah isu utama. Sekarang dengan adanya pemanfaatan tanah terlantar ini bisa dipecahkan," katanya.
Kuntoro mengatakan, terhadap dua program yang belum tuntas tersebut akan terus didorong penyelesiannya.
"Kita akan terus dorong agar selesai. Saya dengar Kementerian Pendidikan Nasional yang tanggungjawab pelatihan guru, minggu ini akan mendorong pencapaian hingga 30.000," ungkapnya.
Sementara untuk "food estate", Kuntoro mengatakan ada pelabuhan yang belum dibangun, namun kedua program tersebut akan segera dituntaskan.
Inpres dan Evaluasi
Sebagai langkah lanjutan setelah 100 hari pertama kerja kabinet, Presiden menyatakan akan mengeluarkan Instruksi Presiden yang isinya implementasi hasil rapat kerja dan evaluasi program 100 hari pertama dalam program pemerintah selanjutnya hingga 2014 mendatang dilandasi RPJMN yang telah disusun.
"Hasil rapat kerja kita di Cipanas ini ditambah hasil evaluasi program kerja 100 hari segera dituangkan dalam Inpres untuk ditindaklanjuti di pusat dan daerah dalam dua minggu sudah diterbitkan," kata Kepala Negara.
Kepala Negara, lebih lanjut mengatakan, dalam tiga bulan mendatang, pencapaian kerja sesuai Inpres yang nanti diterbitkan akan dievaluasi.
"Tiga bulan mendatang rapat kerja lagi untuk evaluasi apakah Inpres itu bisa ditindaklanjuti dan dicapai, kita ingin pastikan itu dilaksanakan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu Presiden meminta kepada para gubernur agar bersama bupati mengadakan rapat kerja serupa untuk sinkronisasi program pembangunan di kabupaten/kota dengan provinsi sehingga target pembangunan nasional dan daerah bisa tercapai secara bersama.
Sementara pada anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Kepala Negara meminta adanya saran dan masukan dalam bidang ketatanegaraan, pemerintahan, dan sejumlah bidang lainnya yang penting yang juga dibahas dalam rapat kerja tersebut beserta tindak lanjutnya.
"Yang bisa saya simpulkan, apa yang dilaporkan tadi telah dapat kita rumuskan solusi dan opsi berbagai permasalahan pembangunan," katanya.
Presiden mengatakan dari hasil rapat kerja tersebut telah dapat ditetapkan masing-masing tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan program pasca-100 hari pertama kabinet.
"Kita bisa tetapkan siapa berbuat apa untuk atasi masalah baik di pemerintah pusat dan daerah, telah ditetapkan `timeline`, terutama untuk 2010, dirumuskan perangkat dan instrumen yang dibutuhkan seperti UU, PP atau perpres serta dirumuskan anggaran dan sumber daya yang diperlukan," ungkapnya.
Pengamat politik yang juga dosen Universitas Indonesia Andrinov Chaniago dalam sebuah kesempatan wawancara dengan ANTARA mengatakan pasca-100 hari pertama kerja pemerintah, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan Presiden Yudhoyono agar pemerintahannya berjalan secara efektif dan mencapai tujuan lima tahun ke depan.
"Ada tiga hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan. Yang pertama mengelola sumber daya manusia, kemudian mengelola organisasi dan ketiga mengelola keuangan secara efektif karena keterbatasan anggaran," katanya.
Menurut Andrinov, pengelolaan sumber daya manusia sangat penting karena saat ini kualitas dan integritas sumber daya manusia dalam berbagai sektor pemerintahan masih dinilai rendah, termasuk di lembaga penegak hukum.
"Bila ini tidak dibenahi maka sulit bila kita berharap tujuan-tujuan pembangunan tercapai," paparnya.
Ia juga mengingatkan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono untuk terus memberikan perhatian pada reformasi birokrasi karena hal itu dinilai sebagai salah satu kunci keberhasilan kerja kabinet.
(P008/S026)
Oleh Oleh Panca Hari Prabowo
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
