Rajawali akan membangun perkebunan kelapa sawit seluas 23 ribu hektar di Kabupaten Keerom, sedangkan Merdeka akan membangun perkebunan kelapa sawit di Mimika dengan luas lahan yang lebih besar.
"Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua berbeda dengan daerah lain. Perbedaannya, di Papua lahan yang digunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit disesuaikan dengan ketersediaan bibit untuk mencegah penebangan hutan secara besar-besaran," kata Sumule.
Mengenai investasi di bidang perkebunan sawit ini, Gubernur Papua Barnabas Suebu telah menetapkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mencakup seluruh hutan di Papua didedikasikan bagi keselamatan Planet Bumi dan masa depan kemanusiaan.
Rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan Merdeka Grup di Mimika mendapat sorotan Frater Saul Wanimbo, aktivis Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika.
Saul mengatakan, lokasi perkebunan kelapa sawit yang akan dibuka, dari Kampung Iwaka Distrik Mimika Baru hingga Kokonoa ibukota Distrik Mimika Barat, adalah kawasan sumber air bagi suku Kamoro yang hidup di pesisir pantai Mimika.
"Tanaman kelapa sawit menyerap kadar air dalam jumlah besar. Kami khawatir sumber air dan hutan bakau akan mati hingga pada akhirnya orang Kamoro juga akan mati," katanya.
Saul menilai kebijakan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit merupakan upaya memusnahkan warga suku lokal di Papua yang selama ini tak memiliki tradisi bercocok tanam karena berpola hidup peramu atau mengambil makanan yang telah disediakan alam.
Menanggapi kritik ini, Agus Sumule menegaskan kebijakan Gubernur Suebu memberi izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit murni untuk mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Papua.
"Sektor kehutanan merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Papua setelah tambang, tapi ironisnya lebih dari 80 persen masyarakat Papua masih miskin," jelas Sumule. (*)
E015/D009/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
