Unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol itu berlangsung damai hingga akhirnya pengunjuk rasa kembali meninggalkan DPRD pukul 14.00 Wita.
"Perkiraan kami pemerintah harus membayar Rp8,8 miliar seluruh dana rapelan dari tahun 2007 yang sampai sekarang belum kami terima," kata Yusanto M. Take, koordinator unjuk rasa yang dihubungi ANTARA dari Palu, Senin.
Besarnya estimasi dana rapelan itu kata Yusanto diperoleh dari 525 CPNS. Jika satu CPNS golongan II menerima Rp15,4 juta, totalnya Rp8,8 miliar.
"Itu hitungan rata-rata, sementara ada juga golongan III," katanya.
Tuntan PNS tentang dana rapelan tersebut sudah berlangsung beberapa kali, namun hingga kini belum ada penyelesaian dari Bupati Buol Amran Batalipu.
Belum lama ini, Amran yang dihubungi ANTARA mengatakan bahwa dana rapelan tersebut sudah dipersoalkan sejak sebelum dirinya menjabat Bupati Buol.
"Saya dilantik Oktober 2007, sementara PNS itu diangkat awal tahun 2007. Saya katakan, kalau memang ada aturannya pemerintah akan tetap membayar, tapi kan itu tidak diatur. Apanya yang mau dibayar," kata Amran.
Bahkan, kata Amran, masalah dana rapelan tersebut juga sudah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi dari Biro Kepegawaian.
Ia mengemukakan hasil koordinasi dengan Biro Kepegawaian bahwa pembayaran dana rapelan tersebut tidak didukung oleh aturan.
"Tidak ada aturan yang mengatur itu. Makanya, sampai sekarang tidak bisa kami bayarkan," katanya.
Selain menuntut pembayaran gaji rapelan, PNS juga menuntut pembersihan pungutan liar yang diduga terjadi di lingkungan Pemkab Buol.
Pungli yang dimaksud adalah pembayaran administrasi bagi PNS yang menyesuaikan ijazah, administrasi cuti, kenaikan pangkat, maupun pengurusan SK pengangkatan CPNS.
"Urus cuti saja itu ada administrasinya Rp25 ribu. Begitu pula dengan kenaikan pangkat. Semuanya ada uang administrasinya. Jumlahnya bervariasi," kata Yusanto.
Aruji, salah seorang pegawai, membenarkan adanya unjuk rasa dan sejumlah tuntutan PNS tersebut. Dia mengatakan PNS yang berunjuk rasa Senin ini sekitar 300 orang.
Pada hari yang sama sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Antikorupsi juga berunjuk rasa di DPRD Provinsi Sulteng.
Mereka mendesak Polda Sulteng mengusut tuntas segala kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Buol.
Mereka juga mendesak kepada pemerintah setempat untuk segera memberikan uang kesejahteraan kepada ratusan PNS yang belum terbayarkan sepenuhnya hingga saat ini.
(A055/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
