Rabu, 3 September 2014

Pidato Presiden Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

Selasa, 1 Juni 2010 14:45 WIB | 5.492 Views
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Pustakaloka Kompleks MPR RI Jakarta, Selasa, menyampaikan pidato memperingati Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Berikut ini pidato lengkap Presiden Yudhoyono:

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Yang sama-sama kami cintai dan muliakan, Ibu Megawati Soekarnoputri Presiden RI kelima. Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Bapak Hamzah Haz, Bapak Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden yang mengemban tugas pada masa bhakti beliau masing-masing.

Saudara Wakil Presiden RI.

Saudara Ketua MPR RI dan para pimpinan lembaga-lembaga negara. Serta segenap anggota MPR RI. Para menteri kabinet Indonesia Bersatu. Para pimpinan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh dan tokoh nasional. Hadirin sekalian yang saya hormati.

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua MPR RI Taufiq Kiemas yang memiliki memprakarsai untuk bersama-sama memperingati pidato bersejarah Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Bicara tentang Pancasila tentu kita bicara tentang pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, oleh karena itu mari kita jadikan peringatan ini untuk memahami pemikiran-pemikiran besar Bung Karno untuk mengetahui jejak dan proses sejarah dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara.

Dan kemudian tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mengaktualisasikan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara di masa kini dan masa depan.

Saya ingin merespons terlebih dahulu apa yang disampaikan pimpinan MPR, Pak Taufiq Kiemas, tadi.

Saya setuju dan menggarisbawahi bahwa rangkaian hubungan sejarah mulai 1 Juni 1945 hingga teks final Pancasila yang di-"undang-undang dasar"-kan menjadi konstitusi pada 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah Pancasila.

Saya juga setuju terhadap yang disampaikan pimpinan MPR tadi bahwa Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini penting saya garisbawahi empat-empatnya harus menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang masa.

Empat tahun lalu pada tanggal 1 Juni 2006 kita juga memperingati sesungguhnya pidato Bung Karno 1 Juni 1945, sebagian besar yang ada di ruangan ini juga turut hadir dalam acara penting itu. Kita mengangkat pemikiran-pemikiran besar Bung Karno dengan tujuan untuk mendapatkan aktualisasi dalam merespon perkembangan jaman.

Pada saat ini juga pidato saya akan mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi keadaan baik yang dihadapi oleh bangsa kita dan dihadapi oleh dunia.

Secara khusus waktu itu saya mengangkat pemikiran Bung Karno misalnya hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme atau kemanusiaan, hubungan demokrasi dan kesejahteraan dan keadilan sosial, termasuk bagaimana bangsa kita dalam mengedepankan kehidupan beragama sepatutnya dijalankan dan sejumlah pikiran besar beliau lainnya yang saya sampaikan pada 2006 lalu.

Di sisi lain pada saat itu kalau kita ingin mengaitkan Pancasila dengan transformasi dan reformasi sedang kita jalankan ini maka marilah kita mengaitkan reformasi sejatinya adalah "continuity" dan "change".

Hal-hal yang masih relevan apalagi berharga dari pendahulu utamanya disampaikan oleh pimpinan MPR tadi harus sudah dipastikan tetap ada.

Hal-hal baru bisa untuk membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik tanpa menggoyahkan dan meninggalkan apa yang saya sebut nilai-nilai dasar, konsensus dasar, dan di sini tentu salah satu pilar.

Pentingnya nilai dasar telah kita sepakati sejak Indonesia merdeka, tidak sepatutnya kita perdebatkan kembali Pancasila sebagai dasar negara ini. Ini penting karena Ketetapan MPR pada 1998 melalui TAP MPR No 18 Tahun 1998 maka Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara. Saya kira mari patrikan dan hentikan perdebatan tentang Pancasila sebagai sadar negara karena itu kontraproduktif dan juga ahistoris.

Saya tidak akan mengulangi apa yang telah kita bahas pada peringatan 1 Juni 2006 karena saya memandang tetap relevan dengan perkembangan dan tantangan yang kita hadapi dewasa ini.

Dalam pidato ini ingin saya sampaikan, ingin mengangkat dua substansi utama. Pertama, saya ingin mengangkat kembali sejumlah pikiran penting Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945 termasuk apa relevansinya terhadap perkembangan jaman sekarang ini dan lantas aktualisasinya seperti apa agar lebih ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kuat dan kokoh.

Ketika saya menyampaikan butir-butir pemikiran cemerlang Bung Karno ini saya ingin meletakkan diri sebagai salah satu anak bangsa, seseorang yang sejak muda telah melihat pemikiran cemerlang Bung Karno.

Saya kira generasi seumur kita ini waktu mengikuti pendidikan SMP dan SMA mulai membaca pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Sedangkan substansi kedua berangkat dari apa itu dan bagaimana apa yang mesti kita lakukan untuk memastikan kehidupan bangsa dan negara mengarah pada arah yang benar sesuai dengan empat pilar kehidupan berbangsa sesuai dengan jati diri dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Tentu saja meski kita punya empat pilar, sangat penting bangsa kita harus tetap adaptif, tetap punya visi menjangkau ke depan agar pada abad ke-21 Indonesia benar menjadi negara bermartabat dan sejahtera.

Izinkan saya untuk mengulangi bagian pertama daro peringatan ini yang ingin mengedepankan tujuh pemikiran penting Bung Karno.

Yang pertama, sebelum menyampaikan kandungan dari pidato bersejarah, Bung Karno mengingatkan sidang BPUPKI waktu itu bahwa yang hendak dicari, ditemukan, dan disepakati adalah dasar Indonesia merdeka. Saya membaca berulang-ulang mengapa Bung Karno dalam mukadimah mengungkapkan seperti itu.

Nampaknya penyebabnya tiga hari itu sudah terkesan melebar, berlarut-larut, dan mungkin lepas dari konteks, oleh karena itu Bung Karno justru ingin mengajak sidang waktu itu untuk fokus bahwa apa yang dirumuskan bersama adalah dasar atau falsafah Indoensa merdeka, bahkan diberikan contoh Hitler Jerman mengambil nasionalisme sebagai dasar, Lenin mengambil marxisme materialisme dialektika historis.

Bung Karno membandingkan negara-negara lain yang memilih dasar kehidupan bernegara itu menurut telaah saya untuk memudahkan sidang untuk memahami apa yang sedang dicari untuk menjadi benar-benar dasar dan falsafah Indonesia merdeka.

Bahkan sekarang pun kejelasan seperti itu masih sangat penting karena di antara rakyat kita masih bertanya apa atau dalam makna dan pengertian seperti apa Pancasila jadi dasar negara kita, menjadi asas negara kita, dan saya ingatkan dasar negara itu bukanlah visi, "grand strategy", bukan juga haluan, meski sebuah negara memerlukan visi, "grand strategy", dan haluan, tetapi di atas segalanya adalah fondasi atau dasar ini.

Kekuatan pidato 1 Juni 1945 justru dimulai dari apa yang hendak dirumuskan yang menjadi dasar Indonesia merdeka.

Kedua, mari kita melanjutkan untuk memahami pemikiran esensial Bung Karno yang kemudian dalam prosesnya menjadi jiwa dan nafas Pancasila sebagaimana yang akhirnya dirumuskan dalam teks 18 Agustus 1945.

Dasar negara yang ditawarkan Bung Karno dalam pidato ini ada lima, pertama kebangsaan atau nasionalisme, kedua kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga musyawarah mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan paling penting adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lima butir itulah yang mengedepan secara eksplisit pada pidato 1 Juni 1945. Kalau kita renungkan sangat gamblang sekali Bung Karno bicara nasionalisme atau kebangsaan dan internasionalisme atau kemanusiaan, bicara mufakat atau demokrasi yang menjadi favorit masyarakat global sekarang ini, bicara kesejahteraan sosial yang menjadi "never ending goal" dari setiap pembangunan dan di atas segalanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah melalui proses perdebatan seru dan menyejarah kita paham betul dinamika perdebatan para "founding fathers" antara Bung Karno, Bung Hatta, M Yamin, Soepomo, banyak sekali tokoh-tokoh urun rembuk untuk mencari seperti apa dasar negara itu yang akhirnya "consensus building" telah tercapai dan pancasila yang disampaikan pada1 juni yang jadinya dipilih jadi dasar negara.

Oleh Karena itu masih dalam konteks pidato 1 juni apa hubungan pancasila dengan Bung Karno menurut beliau sendiri bahkan ketika sudah menjadi presiden kita ikuti pidato-pidatonya beliau mengatakan saya menggali pancasila dari buminya Indonesia.

Jadi, beliau adalah penggali pancasila dan Bung Karno saya kutip dari kata-kata beliau telah memikirkan dasar dan falsafah ideologi Indonesia merdeka itu selama 27 tahun sejak tahun 1918 usia 17 tahun sampai 1945 ketika pidato 1 Juni disampaikan.

Soekarno muda sudah memikirkan tentang dasar bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno lah yang pertama menggunakan istilah Pancasila pada pidato 1 Juni 1945 dan kalau kita meletakkan sendiri dalam proses itu, sejak 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945, Bung Karno memiliki peran sentral dalam merumuskan pancasila itu.

Saya ingin mengedepankan sejarah itu, sejarah adalah sejarah, oleh karena itu harus kita pahami.

Ketiga, marilah kita bicara sekarang pemikiran besar beliau tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, mana yang paling relevan untuk masa kini dan masa depan. Bung Karno mengatakan nasionalisme yang dimaksud bukan kebangsaan menyendiri. Kata-kata beliau mengenai persatuan dunia, persaudaraan dunia, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan kemanusiaan atau internasionalisme.

Nasionalisme bergandengan erat dengan internasionalisme atau kemanusiaan. Aplikasinya marilah tidak menjadikan nasionalisme sebagai "narrow nasionalisme" dan jangan kita memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia atau yang serba asing dalam globalisasi pun kita harus percaya diri.

Tidak perlu harus gamang dan melihat sebagai ancaman sesungguhnya karena sejak lahirnya pancasila sudah disatukan antara nasionalisme dan internasionalisme.

Keempat, yang hendak kita dirikan menurut Bung Karno sebuah negara kebangsaan, negara nasional. Beliau katakan mengikuti Ernest Renan, seorang Prancis, apa yang disebut bangsa apa syaratnya.

Kedua-duanya disebutkan di situ, tidak cukup hanya ada manusia, wilayah, dan pemerintah, tetapi kehendak akan bersatu. Dalam alam dewasa ini di era desentralisasi dan otonomi daerah, sekarang ini kita melihat banyak positif dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai koreksi pemerintahan sentralistik pada masa lalu.

Kita lihat juga ada ekses, ada hal-hal yang harus kita cegah untuk tidak membesar, yang menjauh dari kehendak sebuah bangsa yang bersatu, yaitu kebangsaan nasionalisme Indonesia. Muncul primordialisme, agamasentris, kedaerahan, ataupun ikatan identitas serba sempit. Dalam konteks ini pemimpin dan tokoh seluruh Indonesia harus menjadi contoh, pelopor, jangan justru ikut-ikutan mengembangkan ikatan-ikatan sempit.

Dalam Pilkada masih ada nuansa yang jauh dari semangat kebangsaan, berpihak, masih ada perkelahian antar suku dan agama di berbagai tempat Mari kembali ke semangat kebangsaan Indonesia, kehendak bersatu. Desentralisasi dan otonomi daerah diambil manfaatnya, tujuan utamanya, seraya mencegah ekses dan penyimpangan yang bisa terjadi.

Kelima, Bung Karno menolak kosmopolitanisme, sebuah paham yang tidak mengakui adanya bangsa. Dalam era sekarang ini saya mengingatkan bahwa meski kita hidup dalam perkampungan dunia tapi kita harus punya rumah. Rumah itu adalah Indonesia, kebangsaan kita di tengah bangsa-bangsa di dunia.

Kita menganut nilai-nilai universal, interaksi satu sama lain, toh kita tetap membutuhkan jati diri, siapa kita, Indonesia.

Oleh karena itu, berkaitan dengan momentum penting ini saya ingin mengingatkan, mengajak, meski dunia sekarang ini ada ikatan solidaritas bersifat global, ikatan atau komunitas Islam, sedunia, ikatan atau komunitas kristen dan katolik sedunia.

Tetaplah yang pertama-tama dan yang utama adalah ikatan kebangsaan kita dan kita harus menolak yang disebut "no state borderless world". Meski dunia seolah-olah sudah "borderless" tetapi ada bangsa, rumah, jati diri, jangan lebih setia pada ikatan di luar ikatan bangsa kita.

Keenam, Bung Karno menyebut dalam pidato beliau dan juga dalam satu nafas kata-kata mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan, dan yang ingin digarisbawahi di situ dalam demokrasi kita yang disebut "fair play".

Kata-kata itu ada dalam pidato1 Juni 1945. Kalau ingin kepentingan kita digarisbwahi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berjuang secara demokratis. Aktualisasinya adalah mari kita terus jaga semangat konstitusi kita, mari terus jalankan sistem politik demokrasi, mari terus selenggarakan pemilu kredibel.

Dibanding prinsip "one man one vote", ada kalanya "consensus building" sebagai musyawarah mufakat sebagai bagian dari demokrasi. Ada pandangan semua harus divoting, tidak harus begitu.

Ada kalanya musyawarah itu menyediakan solusi asalkan ikhlas dan tidak ada paksaan atau tekanan. Ini adalah aktualisasi harus dipikirkan.

Ketujuh, konsep negara gotong royong yang ditawarkan Bung Karno esensinya adalah semua buat semua, bekerja keras bersama saling membantu satu sama lain.

Itu ada kata-kata seperti itu. Kalau kita aktualisasikan saya ingin mengangkat kembali pidato saya ketika memperingati seratus tahun kebangkitan nasional.

Di abad ke21 ini Insya Allah Indonesia bisa menjadi negara maju dengan syarat kita bisa meningkatkan kemandirian, daya saing, dan peradaban unggul, dan itu bisa dicapai kalau negara mengutamakan kebersamaan, persatuan, dan kerja keras. Maka tiada lain konsep gotong royong disampaikan Bung Karno adalah semua buat semua, bekerja keras bersama, saling bantu sama lain.

Itulah tujuh pikiran penting Bung Karno yang ada dalam pidato 1 juni 1945 kalau itu kita bedah, telaah, kupas. Masih banyak lagi tentunya pikiran-pikiran lain yang masih ada forum lain untuk membahasnya.

Sekarang bagaimana kita menggunakan Pancasila sebagai rujukan dalam menjawab tantangan bangsa di tengah dunia yang terus berubah.

Saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan kerisauan kita karena ada sejumlah pandangan yang tentunya harus diubah, di antara kita ada yang gamang melihat perubahan besar baik di tingkat nasional atau global. Ada yang melihat globalisasi dari kacamata ancaman semata. Di sini ingin saya tambahkan bahwa Pancasila pun oleh kita sering diletakkan sebagai pedoman untuk menangkal ancaman itu, itu benar, tetapi tidak hanya itu.

Sebagai suatu kekuatan dalam arti luas sesungguhnya Pancasila bisa kita jadikan sesuatu untuk menciptakan peluang untuk menjawab berbagai soal global, jadi sesuatu yang defensif kita ubah menjadi sesuatu lebih aktif dan proaktif.

Untuk melengkapi penjelasan ini saya ingin mengajak saudara-saudara memahami perkembangan global yang terjadi 25 tahun terakhir ini dengan realitas-realitas penting geopolitik dan pergeseran ideologi besar oleh masyarakat dunia.

Isu besar dan mendasar sekarangg ini adalah berkaitan dengan tatanan ekonomi dunia. Prosesnya kalau kita kilas balik sejak runtuhnya perang dingin adalah setelah perang dingin berakhir bangunan ekonomi yang bertumpu pd marxisme komunisme dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Simak sekarang perubahan pilihan ekonomi di RRC, Rusia, Vietnam, dan Eropa timur.

Tiongkok mengatakan ekonomi pasar sosial, tapi sudah mulai memasuki wilayah ekonomi pasar. Seolah dalam kaitan ini yang benar adalah ekonomi kapitalisme.

Itu penggalan pertama setelah berakhirnya perang dingin, tiba-tiba dunia dicengangkan ketika pada 2008-2009 lalu dunia kembali diguncang oleh krisis ekonomi, resesi besar.

Tadinya yang disalahkan hanya marxisme komunisme, kini dunia memandang bahwa kapitalisme apalagi yang fundamental dianggap tidak aman, adil, dan gagal mendatangkan kemakmuran bangsa karenanya hukum dan otoritas pasar digugat dan dilakukan koreksi besar-besaran.

Indonesia juga mengambil bagian aktif dalam membangun "new economist order" ini baik dalam forum G20, APEC, dan lain-lain.

Dengan cerita ini, apa yang terpikir? Apa kaitan dengan pancasila?

Kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa "justice" yaitu menjadi elemen utama dari pancasila, keadilan sosial atau istilah Bung Karno kesejahteraan sosial dalam sistem kapitalisme sering diabaikan prinsip semua untuk semua atau prosperity for all.

Dalam ekonomi dunia gagal diwujudkan kesetaraan antarta negara maju dan terbelakang.

Antara negara-negara kaya dan miskin menganga jurang kesenjangan. Berarti kapitalisme gagal untuk menghadirkan kesejahteraan untuk semua dalam masyarakat global. Campur tangan pemerintah sekalipun untuk urusan "justice" dalam hukum ekonomi pasar juga sering ditabukan meski Indonesia tentu tidak memilih itu. Terjawablah bahwa Pancasila sesungguhnya relevan.

Belajar dari pergeseran ideologi dunia, gagalnya kapitalisme dan komunisme, masih berkaitan dengan perkembangan dunia, sekarang ini saya ingin menambahkan satu lagi.

Ini fenomena global yang fundamental, ada pergeseran, persesuaian, dan "adjustment" dari negara-negara di dunia dalam menganut ideologi-ideologi besar.

Sekarang ini hampir tidak ada satupun negara di dunia yang secara ekstrem menggunakan satu ideologi ekonomi dunia. Dalam khasanah ideologi dunia, misalnya neoliberalieme, komunisme, sosialisme, sudah banyak varian dari itu semua, varian dari kapitalisme, sosialisme.

Eropa ada yang menganut ekonomi kesejahteraan negara, dulunya kapitalis seperti ajaran Adam Smith dan lain-lain sudah bergeser mengadopsi nilai-nilai sosialisme. Negara dulu benar-benar marxisme telah memahami esensi pasar.

Tapi dalam bingkai keadilan sosial oleh karena itu terhadap semua itu Indonesia sepatutnya tak perlu silau karena kembali kepada apa yang ada di pancasila, ada resep, prinsip dasar dan falsafah ekonomi kita. Kita memilih kesejahteraan berkeadilan sosial.

Sebagai substansi, sebagai penutup, marilah kita terus menjadikan Pancasila sebagai "living ideology" dan "working ideology" yang adaptif, responsif.

Pancasila tentu tidak patut kita perlakukan sebagai dogma kaku, apalagi dikeramatkan karena justru menghalang-halangi Pancasila untuk merespon tantangan jaman baik pada tingkat nasional maupun dunia. Dan itulah nilai terbesar dari Pancasila ketika kita aktualisasikan untuk menghadapi tantangan jaman masa kini dan masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr Wb.
(D013*D012/A024)

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © 2010

Komentar Pembaca
Baca Juga