Kamis, 31 Juli 2014

Timor Leste Kecam Kebijakan Australia Soal Suaka

Minggu, 18 Juli 2010 21:27 WIB | 2.835 Views
Kupang (ANTARA News) - Kelompok aktivis masyarakat sipil di Timor Leste mengecam keras kebijakan Perdana Menteri Australia Julia Gillard yang ingin menjadikan bekas provinsi ke-27 Indonesia sebagai pusat penampungan pengungsi dan pencari suaka.

"Kami mengutuk keras kebijakan PM Australia yang ingin menjadikan Timor Leste sebagai kamp pengungsi bagi warga negara asing yang mencari suaka ke Australia," kata Koordinator Program Komisi Eropa di Timor Leste Emanuel Bria ketika dihubungi ANTARA dari Kupang, Minggu.

Menurut dia, kecaman itu dilanjutkan dengan perjuangan bersama Luta Hamutuk Institute untuk menentang dan menolak kebijakan tersebut karena diduga akan menimbulkan rasisme di negara baru yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang.

Aktivis masyarakat sipil Timor Leste juga mengkritik pemerintahan Presiden Jose Ramos Horta yang menerima proposal dari PM Australia Julia Gillard untuk menjadikan wilayah lepas pantai Dili sebagai pusat pemrosesan pencari suaka ke Australia .

Ia mengatakan Luta Hamutuk Institute juga menolak kebijakan luar negeri Australia yang ingin menjadikan Timor Leste sebagai tempat penahanan pengungsi yang mencari suaka politik di Australia.

"Sesungguhnya jika pemerintah Australia memahami dengan baik konvensi internasional, maka pemerintah Australia harus bertanggung jawab untuk para pengungsi atau pencari suaka atau imigran gelap sekalipun yang datang ke negerinya dan tidak membuang masalah ini ke negara lain," katanya.

Ia menambahkan pihaknya melihat kebijakan ini sebagai masalah sosial dan ekonomi di Australia untuk Timor Leste dan ke wilayah Pasifik.

"Kebijakan ini akan mengeksploitasi negara-negara kecil di kawasan Pasifik untuk kepentingan Australia," katanya.

"Sikap pemerintah Australia juga menunjukkan sikap rasis terhadap pengungsi, tidak langsung mengejar para pengungsi pergi ke tempat lain yang bukan tujuan asli mereka, tetapi mengirim lagi mereka ke negara yang memiliki banyak masalah sosial dan ekonomi," ujarnya.

Mayarakat Timor Leste juga tidak setuju dengan pernyataan Presiden Jose Ramos Horta di sebuah surat kabar ibu kota yang mengatakan telah memberikan "lampu hijau" untuk kebijakan pemerintah Australia.

"Kami ingin mengingatkan Presiden Horta untuk berpikir cermat sebelum mengambil suatu keputusan yang buruk dapat mempengaruhi kepentingan nasional," kata Bria.(ANT084/L003)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2010

Komentar Pembaca
Baca Juga