Kamis, 2 Oktober 2014

Presiden: Pemilihan Langsung yang Terbaik

Rabu, 28 Juli 2010 15:21 WIB | 1.870 Views
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wapres Boediono sebelum memimpin rapat kabinet. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemilihan secara langsung adalah cara terbaik untuk memilih kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun walikota.

Dalam pengantar rapat kabinet terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu, Presiden mengakui memang terdapat banyak dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung.

Namun, lanjut dia, bukan berarti harus diperdebatkan lagi apakah pemilihan secara langsung lebih baik dari tidak langsung. Yang harus dilakukan, menurut Presiden, adalah memperbaiki ekses-ekses negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Beberapa saat lalu kita mesti memilih apakah pemilihan pejabat publik secara langsung atau tidak. Maka pilihan terbaik adalah pemilihan secara langsung," tuturnya.

Menurut Presiden, pemilihan kepala daerah secara langsung lebih baik karena konstituen dapat mengenal dekat para calon dan siapa pun yang terpilih nantinya mendapatkan mandat dari masyarakat yang dipimpinnya.

"Dalam prakteknya memang kita menyadari banyak ekses, kadang-kadang praktek uang yang semestinya tidak terjadi dan ongkos politik yang mahal," ujarnya.

Selain itu, lanjut Presiden, metode pemilihan langsung seringkali tidak bisa membedakan popularitas dan kapasitas.

"Tidak perlu kita mengubah pemilihan langsung kepada pemilihan tidak langsung. Tapi memang kita harus mengatasi ekses negatif, mencegah semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan menjadi masalah yang semestinya tidak terjadi," tuturnya.

Untuk itu, Presiden Yudhoyono meminta Wantimpres untuk memberikan kajian tentang cara mengatasi dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung.

Presiden meminta kepada Wantimpres untuk memberi kajian bersifat strategis dalam kehidupan bernegara karena kajian bersifat operasional untuk menyelenggarakan pemerintahan adalah wilayah menteri-menteri kabinet.

(D013*F008/S026)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2010

Komentar Pembaca
Baca Juga