Jayapura (ANTARA News) - Kaukus Parlemen Papua (KPP) DPR-RI rencananya akan melakukan pertemuan dengan menteri terkait untuk membahas masalah lingkungan hidup atas perusahan PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia, rencananya pada Jumat, (24/9) bertemu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gusti Muhammad Hatta dan Bupati Mimika Klemen Tinal di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur.

"Salah satu agenda pertemuan yaitu membahas limbah (tailling) dan ancaman dari aktivitas perusahaan pertambangan emas PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya," ujar Koordinator Kaukus Papua di DPR- RI, Paskalis Kossay, S.Pd, MM, kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

Selain agenda di atas, pertemuan juga membahas persoalan kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur, pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

"Kami dari Kaukus Papua melihat bahwa Badan Regional Lingkungan Hidup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak efektif karena terlalu luas sehingga perlu dipisahkan. Kami mengharapkan agar ada Badan Regional Lingkungan Hidup Papua dan Papua Barat," ujar Paskalis, yang juga anggota Komisi I dari Partai Golkar.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Gusti Muhammad Hatta akan memberikan penjelasan tentang hutan Papua sebagai salah satu `paru-paru dunia`.

"Saat itu dibahas juga persoalan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Mimika. Saya sudah menginformasikan rekan-rekan anggota Kaukus agar hadir mengingat agendanya sangat penting," lanjut Paskalis.

Anggota Kaukus Papua Diaz Gwijangge menambahkan, ia akan menyampaikan sejumlah hal penting terkait persoalan pengelolaan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat Papua, terutama yang bermukim di sekitar area pertambangan seperti Freeport dan perusahaan pertambangan lainnya.

"Berbagai persoalan lingkungan hidup seperti limbah dan sejumlah masalah sosial kemasyarakatan selalu menimpa masyarakat. Karena itu, saya akan meminta Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan pertambangan," kata Diaz, anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat.

Pihaknya juga akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk jujur dan tegas terkait komitmen perusahaan-perusahaan pertambangan dalam menjaga lingkungan hidup dan komitmennya bagi pembangunan masyarakat.

"Jika perusahaan tersebut tidak becus menjaga kelestarian lingkungan dan menunaikan komitmennya bagi pemerintah daerah dan masyarakat maka tak perlu segan-segan mengambil tindakan tegas," lanjut Diaz.

Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia merupakan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Propinsi Papua dan Papua Barat.

Anggota Kaukus DPR RI adalah Paskalis Kossay, Yorrys Raweyai, Agustina Basik Basik, Diaz Gwijangge, Etha Bullo, Milton Pakpahan, Jamaluddin Jafar, Ali Kastela, Manuel Kaisiepo, Irene Manibuy, Robert Joppy Kardinal, dan Michael Wattimena.

Sedangkan anggota DPD RI adalah Tonny Tesar, Paulus Sumino, Elion Numberi, Herlina Murib, Ishak Mandacan, Wahidin Izmail, Sofia Maipau, dan Mervin Komber. (ANT-186/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010