Kepada pers di Jakarta, Sabtu, Paonganan mengatakan, desakan pengesahan RUU Kelautan didasari bahwa bangsa Indonesia sendiri sejatinya setelah merdeka merupakan Negara Kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan dengan kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau.
Ditambah dengan pengakuan dunia melalui Deklrasi Djuanda 1957, Indonesia memang merupakan negara kepulauan, dan Presiden pertama Ir Soekarno sendiri sudah menjalankan kebijakan pembangunan yang berorientasi maritim.
"Perubahan pimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru ternyata telah mengubah arah kebijakan pembangunan dari Marine Based Oriented ke Land Based Oriented. Maka harus diakui bahwa pemerintahan Orde Baru telah mengubah menjadi Negara Kepulauan yang berorientasi ke darat," kata Paonganan.
Tidak hanya itu, sejak era Orde Baru, kebijakan pembangunan Negara Kepulauan diubah menjadi negara agraris yang bervisi kontinental (inward looking). "Ini sudah salah arah. Negara Kepulauan sejatinya menganut visi maritim (outward looking)," katanya.
Sehingga IMI, lanjut Paonganan, akan terus mengawal agar RUU Kelautan yang saat ini belum dibahas oleh DPR, agar penyusunan RUU tersebut tidak lagi salah kaprah.
"Undang-undang Kelautan yang akan disahkan itu harus mengembalikan arah kebijakan pembangunan nasional ke orientasi pembangunan menuju Indonesia sebagai Negara Maritim, bukan lagi Negara Agraris," ujar doktor ilmu kelautan dari IPB Bogor itu.
Sebagai pakar yang paham betul akan kelautan, Paonganan mengimbau kepada anggota DPR RI khusunya Komisi IV yang membidangi Kelautan untuk benar-benar memahami kondisi nyata Indonesia sebagai Negara Kepulaun sebelum menyusun UU Kelautan.
"Kita (Indonesia) harus menjadi Negara Maritim yang kuat sehingga martabat kita sebagai bangsa yang besar tidak diinjak-injak lagi oleh negara tetangga, bahkan kita harus memaksa dunia untuk menghormati dan menghargai Indonesia sebagai negara yang paling strategis di dunia," demikian Paonganan.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
