Jumat, 29 Agustus 2014

Catatan Akhir Tahun - Masalah Kependudukan Kalbar Kian Kompleks

Senin, 20 Desember 2010 00:31 WIB | 4.019 Views
Ilustrasi Masyarakat Kalimantan Barat (ANTARA/Noveradika)
Pontianak (ANTARA News) - Remaja berpakaian adat diarak warga kampung di Desa Seraras, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (16/12) pagi.

Pemuda belasan tahun itu harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya; menikahi wanita yang juga rekan satu sekolah karena "kecelakaan".

Padahal, keduanya sudah duduk di kelas III sekolah menengah atas di Kota Sekadau yang berjarak 28 kilometer dari Desa Seraras.

Kepala Desa Seraras Supriantono mengaku gelisah dengan kondisi itu. Ia mencatat, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sedikitnya ada tiga pasangan usia sekolah yang harus dinikahkan paksa, karena faktor kecelakaan tadi.

Menurut dia, hal itu disebabkan mereka tidak mampu memilah sehingga masuk pergaulan bebas yang tidak terkendali karena tinggal jauh dari pengawasan orang tua.

Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Sekadau Joko Dwimaryono mengatakan, Desa Seraras merupakan salah satu desa yang memiliki angka kelahiran dan pernikahan dini yang tinggi.

"Akibat tingginya angka perkawinan dini yang rata-rata pasangan masih berusia sekolah, angka kelahiran bayi cukup tinggi di Desa Seraras," ungkap Joko.

Kondisi di Desa Seraras itu memperlihatkan sisi lain problematika masalah kependudukan di Kalimantan Barat.

Namun Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kalbar Siti Fathonah mengatakan, Desa Seraras belum dapat dijadikan potret kependudukan di provinsi itu.

"Desa Seraras mungkin menunjukkan sebagian kondisi permasalahan kependudukan di pedesaan di Kalbar," kata Siti Fathonah.

Secara geografis, Desa Seraras berada di daerah yang dilewati jalur utama pelayaran ke pehuluan Kalbar. Padahal di Kalbar, masih sangat banyak desa-desa yang kondisinya jauh lebih terpencil dan tidak menutup kemungkinan mengalami masalah yang sama.



Lebih Kompleks

Masalah kependudukan dan pelaksanaan Program KB di Kalbar, menjadi lebih kompleks dibanding daerah lain.

Tingkat kepadatan penduduk yang rendah yakni di kisaran 28 jiwa per kilometer persegi, pemahaman mengenai alat kontrasepsi, infrastruktur yang terbatas terutama ke daerah terpencil, hingga terkait dengan isu yang sensitif seperti masalah etnis.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau Gorgorius Theno mengatakan, di daerah pedalaman dan terpencil yang sulit dijangkau, banyak pasangan usia subur yang memiliki empat anak atau lebih.

"Medan yang sulit membuat pelayanan dan pelaksanaan Program KB tidak maksimal. Belum lagi terbentur anggaran yang sangat terbatas," kata dia.

Kabupaten Sanggau berada di bagian tengah Kalbar dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur.

Ia sendiri berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sanggau lebih dipengaruhi banyaknya pendatang dari luar daerah yang ingin mengadu nasib di kabupaten itu.

"Kesadaran masyarakat mengenai KB di Kabupaten Sanggau sebenarnya sudah cukup tinggi," kata Gorgorius Theno.

Sedangkan mengenai keterkaitan luas lahan dengan jumlah penduduk, ia berpendapat yang jauh lebih penting adalah lapangan kerja.

"Kalau jumlah penduduk banyak tetapi tidak diimbangi lapangan kerja, akan menimbulkan masalah," kata dia. Lahan Kalbar yang luas masih sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Kalbar Yasmin Umar menambahkan, ada kekhawatiran yang tidak mendasar bahwa masalah kependudukan dikaitkan dengan kepentingan etnis tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari segi politis.

"Selama ini, ada pandangan kalau etnis Tionghoa itu tidak mau ikut Program KB dan memiliki banyak anak," kata Yasmin Umar.

Mantan wartawan itu menyadari bahwa isu etnis dapat menjadi sangat sensitif di Kalbar.

Pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi juga sangat minim. Menurut Siti Fathonah, hanya dua jenis alat kontrasepsi yang dikenal umum yakni pil dan suntik.

Padahal, lanjut dia, dari empat jenis alat kontrasepsi untuk wanita, yang paling aman adalah IUD. "Yang lain memengaruhi hormon, dan hanya untuk jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Tetapi faktanya, ada ibu-ibu yang sudah berusia diatas 40 tahun, masih menggunakan pil atau suntik," kata Siti Fathonah.

Ia juga prihatin masih banyak yang tidak mengetahui cara kerja dari alat kontrasepsi yang digunakan. "Hanya sekedar tahu," kata Siti Fathonah.

Selain itu, persepsi yang berkembang di masyarakat, menggunakan alat kontrasepi hanya untuk menghentikan kehamilan. Jadi, setelah mempunyai tiga atau empat anak, baru menggunakan alat kontrasepsi.

"Alat kontrasepsi fungsinya untuk mengatur jarak kehamilan, supaya aman bagi ibu, anak serta pembinaan mereka selanjutnya," kata Siti Fathonah.

Ia mengakui, salah satu faktor rendahnya pemahaman tersebut karena terbatasnya jumlah penyuluh lapangan KB di Kalbar. Padahal, mereka merupakan ujung tombak pelayanan Program KB di masyarakat.

"Hanya ada 280 penyuluh di Kalbar, sementara jumlah desa sekitar 1.600 buah. Idealnya, satu penyuluh melayani dua desa," kata dia.

Tidak hanya masalah alat kontrasepsi, masyarakat juga harus diberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi.



Upaya Keras

Siti Fathonah menyadari bahwa perlu kerja keras untuk mengubah berbagai pola pikir yang dapat menghambat Program KB di Kalbar.

Ia mencontohkan Kalbar sebagai buah labu besar yang harus dibagi ke seluruh masyarakat. "Semakin tinggi faktor pembagi, yakni jumlah masyarakat, maka akan semakin sedikit yang diterima masing-masing orang. Dan belum tentu semua mendapat bagian yang sama," kata Siti Fathonah.

Kondisi itu membuat pemerintah pada akhirnya hanya berkutat kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sementara kemampuan pendanaan tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan.

"Akibatnya, upaya peningkatan kualitas manusia Kalbar tersendat, dan kalau tanpa upaya keras dan komitmen semua pihak, akan terus tertinggal dengan daerah lain," kata Siti Fathonah.

Ia mengingatkan, mengatasi masalah kependudukan tidak hanya kewajiban BKKBN atau instansi yang menangani hal itu. Namun, melibatkan semua pihak di daerah.

"Sayangnya, keterkaitan antarsektor belum jalan sementara kemiskinan yang tercipta secara struktural, harus diatasi secepatnya," katanya.

Laju pertumbuhan penduduk di Kalbar, berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat hasil survei tahun 2010 mencapai 0,9 persen per tahun. Sedangkan BPS Kalbar masih 1,6 persen per tahun.

Ia masih belum menentukan angka mana yang dipakai karena menunggu keputusan akhir yang resmi dari BPS Pusat.

Sementara untuk angka kelahiran rata-rata wanita usia subur di Kalbar, di kisaran 2,6; berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Artinya, setiap perempuan di Kalbar dalam rentang waktu antarsurvei yakni tiga tahun sekali, rata-rata melahirkan 2,6 anak; atau hampir mendekati angka tiga.

Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil Survei Demografi Kependudukan Indonesia Tahun 2007 yang angkanya mencapai 2,8.

Ia menjelaskan, untuk menurunkan 0,2 poin angka kelahiran rata-rata, sangat berat karena mengacu kepada jumlah kelahiran wanita usia subur di rentang waktu tertentu dalam tiga tahun terakhir sebelum survei dilakukan.

"Sehingga target akhir angka kelahiran rata-rata dua, untuk setiap wanita usia subur di Kalbar, menjadi sangat-sangat berat," kata Siti Fathonah menegaskan.



Pencapaian

Dari segi pencapaian target, BKKBN Kalbar sebenarnya sudah melampaui target berdasarkan kontrak kinerja tahunan. Periode Januari - November misalnya, peserta KB baru di Kalbar sudah 106 persen dari target tahun 2010 sebanyak 137 ribu pasangan usia subur.

Sementara, hingga akhir tahun masih ada sejumlah Program KB yang terus dijalankan BKKBN maupun instansi yang membidangi hal itu di daerah yang melibatkan pihak lain seperti TNI dan Polri.

Namun ia kurang menyenangi hasil itu karena peserta KB baru masih didominasi pengguna pil dan suntik. "Karena bukan untuk jangka panjang, itu yang tidak dikehendaki. Harapan BKKBN, alat kontrasepsi yang digunakan lebih dari tiga tahun," kata Siti Fathonah.

Upaya dia menggratiskan pelayanan KB di daerah perbatasan ikut mendorong angka tersebut. BKKBN Kalbar juga memfasilitasi 145 bidan agar mengikuti pelatihan supaya mendapat sertifikasi pemasangan IUD dan susuk implant.

Ia juga melakukan perjalanan menggunakan kapal dari Pontianak menuju Kabupaten Kapuas Hulu sambil memberi pelayanan dan penyuluhan KB di sejumlah desa di pinggiran Sungai Kapuas.

"Dari pelayaran ini, banyak informasi yang akan dijadikan acuan untuk memetakan kebijakan tahun 2011," kata dia.

Siti Fathonah menegaskan, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, akan tetap menjadi prioritas di tahun 2011. "Kita dorong program yang `pro poor`. Kalau di perkotaan, akses mendapatkan layanan mudah dan masyarakat rata-rata sudah mampu," katanya.

Dukungan dari pemerintah daerah di Kalbar juga mulai muncul diantaranya dengan mengusulkan penambahan penyuluh KB. Bupati Sambas Burhanuddin A Rasyid misalnya, mengajukan penambahan 35 penyuluh ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Wali Kota Singkawang Hasan Karman juga mengusulkan penambahan 20 penyuluh KB baru untuk 2011.

Siti Fathonah berharap, dukungan tersebut dapat berlanjut ke daerah lain. "Harus diingat, masalah kependudukan tidak dapat dilihat secara parsial antardaerah saja, tetapi sudah melibatkan yang lebih luas lagi, bahkan secara nasional dan internasional," kata dia.

Gorgonius Theno menambahkan, program KB akan didorong lebih ke pengaturan kehamilan dan jarak antarkelahiran. "Serta dorong pemahaman masyarakat mengenai kesejahteraan, itu adalah tujuan akhir yang ingin dicapai dari Program KB," kata Gorgonius Theno. (T011/K004)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2010

Komentar Pembaca
Baca Juga