Sabtu, 25 Oktober 2014

Tyasno: Keluar dari NKRI Bukan Pilihan Tepat

| 1.948 Views
id tyasno sudarto, sultan hamengku buwono x, hb x, ruu keistimewaan yogyakarta, di, bantul
Tyasno: Keluar dari NKRI Bukan Pilihan Tepat
Tyasno Sudarto(ANTARA/Regina Safri)
Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mengatakan bahwa pemikiran keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bila pemerintah pusat tidak mengikuti kemauan masyarakat DIY terkait keistimewaan bukan pilihan tepat.

"Pemikiran itu justru pemikiran yang berbahaya, karena bisa memunculkan negara-negara federal di Indonesia," kata Tyasno saat Sarasehan Kebangsaan Yogyakarta Istimewa untuk Indonesia di Gedung Widyamandala, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu.

Menurut dia, pilihan yang justru tepat untuk dilakukan dalam menyikapi pemerintah pusat apabila tidak mengikuti kemauan masyarakat Yogyakarta adalah meminta pemerintah pusat untuk turun.

"Ini saya pertanggungjawabkan. Siapa yang tidak menghargai keistimewaan Yogyakarta berarti tidak memahami sejarah, pihak tersebut juga tidak memahami budaya, tidak mengerti tentang NKRI," kata Tyasno.

Masyarakat Yogyakarta juga perlu terus menggalang kesatuan dan persatuan sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang nantinya justru akan membuat perpecahan, karena sudah banyak intrik masuk yang berusaha memecah masyarakat Yogyakarta.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga mengingatkan bahwa mengusik-usik keistimewaan Yogyakarta, sama halnya dengan bermain pisau bermata dua, yaitu mengubah demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal, sedang sisi lainnya adalah menjadikan negara-negara federal di Indonesia.

Di dalam demokrasi Pancasila, lanjut Tyasno, sebuah keputusan tidak harus dilakukan berdasarkan pemilihan, namun semua keputusan dilakukan berdasar musyawarah mufakat dari seluruh masyarakat.

Hal ini seperti halnya dalam penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam (PA) yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Itu sudah merupakan hasil permufakatan dari masyarakat, sehingga tidak perlu lagi diusik-usik," katanya.

Keistimewaan DIY juga tidak hanya sekadar sejarah tetapi juga mempertahankan ide, falsafah, kepribadian bangsa sebagai landasan NKRI, demikian Tyasno.
(U.E013/S019/P003)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga