Boy kepada pers di Jakarta, Minggu, juga meminta para pengurus partai koalisi untuk tidak membuat pernyataan yang dapat memperkeruh hubungan antara partai anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY, khususnya pasca opsi hak angket DPR tentang mafia pajak.
Menurut dia, ketidaksetiaan sikap poltik anggota koalisi yaitu Partai Golkar dan PKS dalam menyikapi hak angket DPR tidak perlu diperpanjang dengan saling menyalahkan antar anggota koalisi partai.
Boy berharap agar jajaran Golkar dan PKS tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Partai Demokrat, karena ketidaksatuan dalam menyikapi hak angket yang dialami koalisi partai disebabkan oleh Golkar dan PKS dan bisa menciptakan retaknya persaudaraan antar koalisi yang berakibat hilangnya kepercayaan yang pernah diikrarkan bersama.
"Di mata kader Demoktar dari daerah, DPP PD dan para pendukung SBY saat ini dalam posisi politik yang dikelilingi oleh kekuatan politik partai Golkar dan PKS yang menerapkan standar ganda dalam kepentingan politik mereka. Jadi wajar jika kami mendesak agar kedua parpol itu keluar dari koalisi," kata mantan aktivis mahasiswa ini.
Boy melanjutkan, jadi dari referensi politik yang telah terjadi pasca opsi hak angket, maka dapat menyimpulkan apa yang terjadi dan sangatlah lucu jika pernyataan kader PKS menyebut sejumlah kader Partai Demokrat dalam pernyataannya dinilai telah melakukan kesalahan politik.
"Seharusnya kader tersebut dapat berfikir jernih karena tidak pada tempatnya jika dia mengucapkan dan mencoba mendikte internal Partai demokrat, seharusnya dia lebih banyak membaca tentang etika dalam menjalankan politik santun dan belajar menerapkan etika politik, " tambah Boy.(*)
(R009/K004)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
