"Sebab, pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah melakukan pembelian sebelum diterbitkannya Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAKL)," kata politisi PDI Perjuangan ini kepada ANTARA, di Jakarta, Senin.
Tubagus Hasanuddin yang purnawirawan jenderal berbintang dua ini juga mengungkapkan, pembelian itu hanya berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Padahal DIPA itu baru akan diterbitkan bila RKAKL-nya telah disetujui dan ditandatangani oleh DPR RI," tandasnya.
Dalam kaitan ini, menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) pun telah melampaui kewenangannya.
"Sebab, mestinya DIPA diterbitkan oleh Menkeu setelah RKAKL disetujui Komisi di DPR RI," ujarnya.
Dalam hal membeli pesawat Garuda ini, demikian Tubagus Hasanuddin, RKAKL-nya saja belum final di DPR RI. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
