Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional menyelamatkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin.

"Kami meminta agar pihak terkait berkewajiban mengelola Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin sesuai dengan standar perpustakaan yang berlaku termasuk pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan standar perpustakaan," demikian siaran pers Koalisi Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia, Selasa.

Koalisi menolak Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin menjadi alat politik ormas atau partai tertentu untuk kepentingan politik.

Selain itu juga meminta pustakawan atau program studi ilmu perpustakaan untuk membantu tenaga dan pikirannya agar menyelamatkan koleksi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin.

Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan Nasional atau Kementerian Pendidikan Nasional tidak sanggup menyanggupi permintaan ini, maka mereka akan meminta Universitas Indonesia yang memiliki perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara untuk membantu menyelamatkan koleksi sastra itu.

Sikap itu diambil menyusul berita di sebuah surat kabar yang memberitakan kondisi ribuan koleksi karya sastra di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin terancam rusak.(*)
A025/Z002

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011