Jumat, 19 Desember 2014

Pengamat: Kebijakan Ekonomi Belum Sesuai Dengan Pancasila

| 4.035 Views
id ekonomi pancasila, kerakyatan, keserakahan, orba, orde reformasi
Yogyakarta (ANTARA News) - Kebijakan ekonomi nasional masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memunculkan nafsu keserakahan, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid

"Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan rekapitulasi perbankan dan utang luar negeri, serta praktik manipulasi dan korupsi yang meluas di pemerintahan," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia pada diskusi "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Ekonomi Pancasila: Belajar dari Mubyarto", kebijakan tersebut sebenarnya bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, MK perlu dilengkapi dengan tenaga atau staf ahli di bidang ekonomi khususnya disesuaikan dengan Pancasila.

"Sungguh naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan masyarakat jika kebijakan pemerintah menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari penegakan perundang-undangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Musa Asy`arie mengatakan, pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kondisi itu, menurut dia, menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, dan pertumbuhan ekonomi hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elite yang sudah "teken" kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel.

"Pendekatan pertumbuhan ekonomi itu belum berubah, baik di Orde Baru maupun Orde Reformasi saat ini. Akibatnya, terjadilah demoralisasi seperti mafia pajak dan mafia hukum," kata Guru Besar Filsafat UIN Sunan Kalijaga itu. (ANT/K004)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga