Uni Afrika (AU) pada Sabtu (26/3) menunjuk mantan menteri luar negeri Cape Verde, Jose Brito, sebagai wakilnya untuk Pantai Gading guna menengahi diakhirinya krisis yang bisa mendorong negeri itu ke kancah perang saudara.
Tapi di dalam satu pernyataan Ouattara mengatakan ia "sangat menyesal karena tidak diajak berkonsultasi, atau didekati dulu" mengenai keputusan tersebut.
Ia "menyampaikan keterkejutan" mengenai dipilihnya Brito "mengingat hubungan pribadinya dan hubungan politiknya, yang diketahui setiap orang di Pantai Gading, dengan Presiden petahana (incumbent) Laurent Gbabgo.
"Terlebih lagi, keputusan ini tak sejalan dengan keinginan yang disampaikan untuk menunjuk mantan kepala negara untuk melakukan tugas itu," kata Ouattara.
"Akibatnya ialah Kepresidenan Republik Pantai Gading menolak Jose Brito sebagai utusan tinggi AU," katanya.
AU menugaskan Brito mengupayakan pembicaraan antara kedua kubu yang bertikai sehingga dalil yang disahkan oleh AU di Addis Ababa pada 10 Maret dapat diterapkan, demikian isi pernyataan AU.
Awal Maret, Uni Afrika mensahkan kesimpulan mengenai panel lima kepala negara Afrika.
Mereka mengakui Ouattara sebagai pemenang sah dalam pemilihan umum November melawan pesaingnya, tapi meminta dia membentuk pemerintah yang mencakup semuanya dan membantu menemukan "jalan ke luar yang tak merugikan" bagi pesaingnya.
Namun kubu Gbagbo dengan cepat menolak usul AU tersebut sebagai "tak bisa diterima".
Menurut jadwal asli AU, pembicaraan direncanakan berlangsung Kamis (24/3), meskipun negara itu telah menghadapi peningkatan gelombang kerusuhan, di Abidjan dan di bagian barat negeri tersebut.
Krisis pasca-pemilihan umum di negeri itu telah menewaskan lebih dari 460 orang sejak akhir 2010, sehingga memicu krisis kemanusiaan besar dan mengancam akan menjerumuskan negeri tersebut ke kancah perang saudara.
Pemimpin Komisi AU, Jean Ping mengulangi seruan kepada kedua kubu yang bertikai agar berusaha menerapkan penyelesaian politik yang telah disahkannya.
"Ia meminta mereka secara terus-menerus melakukan penahanan diri dan menghindari peningkatan ketegangan sehingga penduduk Pantai Gading dapat meraih keuntungan dari perdamaian, kestabilan dan perujukan yang diserukan Afrika secara keseluruhan."
Pada 18 Maret, Gbagbo tampaknya mundur dari penolakan sebelumnya atas usul AU tersebut.
Ia mengatakan ia telah "memperhatikan kerangka yang diusulkan mengenai pembahasan" yang diusulkan oleh AU dan sedang menunggu penunjukan utusan AU untuk mempertimbangkan "pembicaraan antar-warga Pantai Gading".
Tapi kubu Ouattara menolak tawaran dialog itu, dan kembali menyeru Gbabgo agar meletakkan jabatan.
(Uu.C003/A011)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
