Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP, Puan Maharani, mengemukakan hal itu menjelang pelaksanaan rapat koordinasi bidang (rakorbid) yang dibawahinya di Jakarta, Minggu.
"Titik tolak rakorbid ini adalah penajaman agenda gerakan Partai, di bidang politik dan hubungan antar lembaga. Perlu diingat kedua aspek tersebut termasuk urat nadi dari keberadaan sebuah partai politik," kata Puan.
Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Politik dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan bertema "Satukan Visi Untuk Menang" akan dibuka oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Senin (28/3), di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Puan, bila di bidang politik, PDIP ingin memenangkan Pemilukada dan Pemilu 2014, maka di Bidang Hubungan Antar Lembaga, penajaman agenda dilakukan agar PDI Perjuangan mampu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh Lembaga, baik lembaga negara yang formal maupun lembaga non-formal lainnya lewat komunikasi intensif serta sikap kritis konstruktif agar tiap lembaga tetap berjalan dalam koridor konstitusi yang telah digariskan.
Hal tersebut adalah bagian dari wujud aktualisasi gerakan partai. "Ibu Ketua Umum dalam beberapa kesempatan sudah mengamanatkan agar kami bekerja secara nyata di tengah dan untuk rakyat. Agenda-agenda yang kami tajamkan di Rakorbid ini termasuk usaha menjalankan amanat tersebut. Di kesempatan ini kami satukan visi untuk menang," ujar Puan.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan konsolidasi yang terus dan selalu dilakukan oleh PDI Perjuangan, sehingga rakorbid ini diikuti oleh Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan se-Indonesia.
"Rakorbid ini juga akan membahas proses demokrasi di Indonesia sebagaimana yang tercermin pada sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem rekrutmen politik dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk di dalamnya mekanisme pengambilan keputusan politik, yang dinilai oleh PDI Perjuangan sangat didominasi oleh semangat liberalisme yang lebih mengedepankan kepentingan individual dalam berpolitik dengan mengandalkan kekuatan modal," papar Puan.
Hal ini, tambah Puan, lambat laun akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, yaitu pertama, negara harus aktif menjadi kekuatan efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan konstitusi negara.
Kedua, negara wajib mengembangkan politik desentralisasi dan otonomi daerah yang menggambarkan kebhinekaan dalam ketunggal-ika-an melalui pengembangan desentralisasi asimetris. Ketiga, negara wajib mempertahankan konstruksi konstitusi yang ada karena sudah memadai dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, berlakunya "check and balance" dan memfasilitasi partisipasi politik rakyat melalui partai politik.
"Dalam peran politiknya, PDI Perjuangan akan tetap konsisten memegang teguhideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami juga akan membumikan, serta tidak kalah pentingnya adalah menjalankan, doktrin Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya," kata Puan.
Untuk memperluas cakrawala politik pada peserta, dalam acara ini juga dihadirkan narasumber eksternal, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat dari LIPI).
(T.D011)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
