"Kita minta kepada pimpinan untuk meninjau ulang rencana tersebut, hingga masyarakat benar-benar menyetujui rencana itu," katanya di Jakarta, Rabu.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan, kontroversi rencana pembangunan gedung baru membuat citra parlemen semakin terpuruk dan telah mengganggu konsentrasi kerja anggota DPR.
Lagi pula, kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu, rencana pembangunan gedung baru tersebut kontradiktif dengan produktivitas DPR.
"Kinerja dan produktivitas masih rendah, terutama dari sisi legislasi. Lebih baik pimpinan, terutama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), berpikir tentang bagaimana peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas pengawasan dan legislasi," katanya.
Menurutnya, peningkatan kualitas kelembagaan DPR jauh lebih mendesak dilakukan daripada pembangunan gedung baru.
"Justru yang lebih mendesak adalah memperkuat tenaga ahli sebagai pendukung sistem kinerja parlemen," katanya.
Menurutnya, kengototan untuk membangun gedung baru DPR sama sekali tidak arif, rencana itu bertentangan dengan realitas sosial yang serba kesusahan.
"Rencana ini cacat moral dan menambah luka sosial. PKB tidak bertanggung jawab atas pembangunan itu," kata anggota Komisi II DPR itu. (*)
(S024/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
