Dalam Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2011 di Jakarta, Minggu, Mendagri mengatakan, ke-197 kabupaten/kota tersebut telah menyatakan kesiapannya melaksanakan program KTP elektronik.
"Tahun ini, 2011, 197 kabupaten/kota sudah mulai menerapkan KTP elektronik dan tahun depan, 2012, 300 kabupaten/kota menerapkan KTP elektronik," katanya.
Gamawan optimistis proyek pengadaan KTP elektronik yang menelan biaya sekitar Rp6 triliun lebih itu akan berhasil.
Ia yakin target penerapan KTP elektronik di 497 kabupaten/kota pada akhir 2012 dapat terwujud. Proyek penerapan KTP elektronik ini melibatkan 15 kementerian dan didukung oleh lembaga-lembaga terkait.
Mendagri menjelaskan, pihaknya melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama dengan mitranya, salah satunya yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah menurunkan tim supervisi untuk memantau kesiapan program KTP elektronik di 197 kabupaten/kota tersebut.
"Dari hasil evaluasi ada 5 kabupaten/kota yang ada kekurangan-kekurangan, sehingga diragukan kesiapannya, sementara ada 9 kabupaten/kota diluar dari 197 itu yang menyatakan sudah siap. Ini akan kita evaluasi lagi, apakah lima daerah itu kita ganti dengan 9 daerah atau tetap kita pertahankan dengan sejumlah catatan," katanya.
Menurut Gamawan, 5 kabupaten/kota ini akan dievaluasi kembali untuk memastikan kesiapannya. Ia menegaskan bagi kabupaten/kota yang kesiapannya belum optimal maka akan ditunda penerapan KTP elekroniknya pada 2012.
Kebijakan penundaan ini diputuskan, agar tidak menjadi bumerang bagi bupati/wali kota yang bersangkutan, sekaligus tidak menjadi kendala bagi program KTP elektronik di tingkat nasional.
"Kalau ada satu daerah saja yang tidak berkomitmen maka akan gagal (penerapan KTP elektronik -red). Tidak boleh ada daerah yang gagal," katanya.
Ia mengatakan apabila penerapan KTP elektronik pada 2011 dan 2012 berhasil diwujudkan pada 497 kabupaten/kota, maka diharapkan dapat mendukung suksesnya Pemilu 2014, pilkada, meningkatnya keamanan negara, mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan, dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Sementara itu, Kemdagri menyelenggarakan Rakernas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2011 yang diikuti 197 bupati/wali kota yang akan menerapkan KTP elektronik pada 2011, pejabat dari 15 kementerian/lembaga selaku tim teknis, sekretaris daerah pemerintah provinsi seluruh Indonesia, dan 197 Ketua DPRD.(*)
(T.H017/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
