Mestinya ini ruang guru, tetapi karena ruang kelas hanya lima, ruangan ini terpaksa digunakan belajarPalu (ANTARA News) - Senin siang sebuah bus melaju di Jalan Yos Seodarso Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di dalamnya ada 13 anggota komisi X DPR RI dan beberapa staf dari kementerian mitra komisi X. Ada juga kepala Dinas Pendidikan Sulteng, Abubakar Almahdali.
Mobil pengawalan polisi di depan bus itu berhenti di depan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Palu Timur. Bus dan beberapa mobil yang membutut di belakangnya juga ikut berhenti. Seluruh penumpangnya turun bergegas menuju gedung sekolah.
Di luar kelas puluhan murid berseragam merah putih sedang bermain bola di halaman depan. Mereka berebutan bola di atas lahan berkrikil dan berdebu.
Mereka berteriak sesuka hati seakan tidak perduli jika gedung yang mereka tempati belajar hendak roboh. Sebagian dindingnya sudah bocor. Atapnya sudah hitam karena tumpukan karatan seng. Tidak ada pagar pembatas. Jika musim hujan, halamannya bak sawah sedang dibajak.
Sebagian anggota DPR mendokumentasikan situasi anak-anak itu dengan kamera digital dan iPad, perangkat teknologi mini komputer multifungsi.
Anggota DPR juga "berpose" bersama murid-murid yang sedang bermain bola. Mungkin saja foto itu untuk dokumentasi perjalanan dinas atau kapan-kapan bisa dipajang di baliho jika tiba saatnya kampanye pemilu nanti, biar dibilang peduli pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X, Hery Akhmadi masuk lebih awal di gedung itu. Menyusul Akbar Zulfakar, anggota komisi X Daerah Pemilihan Sulteng. Diikuti anggota DPR yang lain dan pejabat di Dinas Pendidikan Sulteng. Sekejap ruangan itu sesak. Hery Akhmadi geleng-geleng kepala.
"Masih ada juga sekolah di dalam kota seperti ini," kata Hery.
Sebagian anggota komisi X yang lain juga heran. Dikiranya ruang paling pertama dimasuki itu, ruangan kantor guru atau ruang pelayanan. Ternyata itu ruang untuk belajar murid.
"Mestinya ini ruang guru, tetapi karena ruang kelas hanya lima, ruangan ini terpaksa digunakan belajar," kata Ibu Masna, kepala sekolah di SD itu.
Satu ruang kelas menampung 24 sampai 30 murid. Total murid di sekolah ini 237 orang. 19 guru pegawai negeri sipil. Semuanya belum bersertifikasi. Mereka dibantu 10 guru honor yang sudah tahunan mengajar di sekolah itu.
Hery Akhmadi mengambil sebuah buku cetak pelajaran dari seorang murid. Ia pun menengok murid-murid yang sedang belajar di kelas itu. Hery heran, karena umumnya murid hanya memegang fotokopi buku itu. Padahal ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku.
"Kenapa yang lain hanya di fotokopi. Kenapa tidak semua murid memegang buku asli. Untuk apa dana BOS," tanya Hery.
"Tidak semua murid dapat buku asli Pak karena stok buku setiap kelas terbatas. Kelas yang muridnya banyak sebagian terpaksa memfotokopi," sela Ibu Masna.
Hery dan Akbar Zulfakar terdiam mendengar jawaban ibu Masna. Dahi Hery tampak mengkerut. Mungkin jawaban ibu Hasna tidak masuk di akalnya karena setiap murid sudah dialokasikan dana BOS untuk pembelian buku, tetapi masih ada juga yang menggunakan buku fotokopi.
Pandangan Hery kemudian dialihkan ke sudut-sudut kelas. Sesekali ia melototi langit-langit dalam kelas itu. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lalu melangkah meninggalkan kelas. Hery bersama rombongan menuju ke halaman tengah sekolah itu. Sesekali dia mengintip ruangan yang dilaluinya. Salah satunya ruang kepala sekolah kira-kira ukuran 3 x 4 meter.
Meski dalam ruangan itu ada televisi tetapi terasa pengap. Bau lantai semen yang lembab menguap. Lemari buku dan poster yang menempel di dinding menutup luka-luka dinding di ruangan itu.
Satu ruang kelas lagi digunakan tempat menampung peralatan bangunan. Papan bekas cor, beberapa penggal balak dan ember cor ditumpuk dalam kelas itu. Di dalam kelas itu juga ada kamar mandi/WC. Dalam kelas itulah siswa belajar. Bau tak sedap kadang menguap dari balik kamar mandi.
Tiba di halaman tengah sekolah, Hery memandangi satu lokal bangunan di sebelah selatan SDN 2. Bangunan yang bagus dan sangat kontras dengan SDN 2 itu ternyata sekolah SD Inpres 2.
Dalam satu area tanpa batas pagar berdiri dua sekolah, bahkan satu atap gedung itu bersambung. Ada dua kepala sekolah di sana.
Saat jam istirahat, sulit membedakan mana murid SD Inpres 2 dan mana murid SDN 2.
"Bagaimana Anda membedakan murid dengan sekolah di sebelah saat mereka tidak belajar. Saat anak-anak di sebelah bermain di halaman sekolah Anda. Pasti sangat mengganggu," tanya Hery Akhmadi.
"Kami rencana memagar agar ada pembatas antara sekolah kami dengan sekolah di sebelah," kata Ibu Masna.
Nada yang terucap dari bibir Hery sedikit meninggi saat mendengar jawaban kepala sekolah itu karena tidak sesuai jawaban dan pertanyaan yang dikemukakan Hery.
Wakil Ketua Komisi X itu mengusulkan ke dinas pendidikan sebaiknya sekolah ini digabung atau dijadikan sekolah satu atap saja agar mudah ditangani dan menghapus perbedaan fisik sekolah yang mencolok.
Keheranan Hery ternyata belum berakhir di situ. Di sebelah utara SDN 2 terdapat belasan tiang-tiang beton yang tertancap di atas pondasi. Bangunan itu tidak kunjung selesai dibangun. Menurut beberapa guru di sekolah itu, tiang dan pondasi tersebut sudah dibangun sejak tahun 2008 lalu.
Menurut mereka ada kesalahan teknis pembangunannya. Mestinya anggaran sekolah itu untuk tiga ruang kelas tetapi dibangun untuk enam kelas sekaligus. Anggaran akhirnya hanya tersedot untuk membangun pondasi dan tiang. Bangunan itu akhirnya terbengkalai sehingga menambah kesemrawutan tata ruang di sekolah itu.
Menurut Hery, pemerintah pusat tidak bisa berbuat banyak mengongkosi pembangunan fisik sekolah di daerah karena urusan pendidikan sudah otonom. Penanganannya menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Pemerintah pusat hanya sekadar menambah dari kekurangan di daerah. Itupun tidak seluruhnya bisa diakomodir.
Sekolah Model
Selepas menjenguk SDN 2, rombongan Komisi X meluncur ke tanah runtuh, Kelurahan Tondo. Jaraknya sekitar empat kilometer arah utara dari SDN 2. Dari kejauhan sudah tampak atap sekolah berjejer seragam warna biru.
Gedungnya mengkilap di kelilingi tembok pagar besi. Dalam areal sekitar tiga hektare itu berdiri gedung-gedung sekolah yang mulus mengikuti struktur tanahnya yang bertebing-tebing. Cat gedungnya seragam berwarna krem muda.
Dalam areal itu terdapat sekolah taman kanak-kanak sampai SMA. Pemerintah Provinsi Sulteng memberi nama sekolah itu dengan Sekolah Model Terpadu Madani.
Julukan model karena sekolah ini unggul dalam segala model. Unggul dalam model pembelajaran, model gedung, dan model fasilitas. Sekolah ini juga disebut terpadu karena terpadu dari sekolah TK sampai dengan SMA.
Sementara nama Madani, diambil dari visi misi yang diusung pejabat yang sedang memimpin Sulawesi Tengah periode 2001-2006. Pengaruh julukan Madani tidak saja dilekatkan pada sekolah tetapi juga di rumah sakit. Rumah Sakit Jiwa Mamboro dulu, juga berubah nama menjadi Rumah Sakit Madani.
Halaman Sekolah Terpadu Madani sebagian dipasangi "paving block". Terdapat juga lapangan basket dan gedung serba guna. Absen gurunya sudah menggunakan "finger print". Guru yang datang tinggal meletakkan telunjuk jari di atas perangkat teknologi itu, identitas kehadirannya langsung tercatat otomatis.
Setiap ruangan diberi label berbahasa Inggris, seperti "toilet", "classroom". Pemandangan alamnya juga bagus karena berada di ketinggian. Dari sekolah itu siswa bisa melihat lekukan teluk Palu yang eksotis. Hembusan angin laut menambah kesejukan sekolah itu.
Setiap guru memiliki meja sendiri dilengkapi kursi putar, sehingga boleh distel ditinggikan atau direndahkan. Sekolah ini ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Setiap siswa baru yang masuk di sekolah ini dikenakan wajib bayar per siswa.
Tingkat SMA tarifnya Rp3,2 juta sementara untuk masuk di SMP lebih murah sedikit dari biaya masuk SMA.
Biaya itu dicicil selama setahun sesuai kemampuan orang tua siswa. Tahun kedua membayar lagi. Jumlahnya disepakati bersama seluruh orang tua murid.
Sekolah ini juga menerapkan beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi. Tetapi jumlahnya hanya sedikit. Di SMP misalnya, hanya ada dua siswa miskin yang diberikan beasiswa.
Sekolah terpadu ini telah menetapkan kurikulum nasional penuh. Siswanya juga sering mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional seperti lomba "Geo Sains" di Taiwan. Guru di sekolah ini tidak dipusingkan lagi dengan kondisi fisik bangunan. Kini, mereka tinggal mencari konsep pembelajaran yang menyenangkan siswa.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sulteng, Abubakar Almahdali, jumlah siswa di Sulteng saat ini mencapai 620 ribu orang dan 45.800 guru. Mereka tersebar di 4.900 sekolah atau 15.499 ruang kelas. 60 persen dari total ruang kelas tersebut dalam kondisi baik, 20 persen rusak parah, selebihnya rusak ringan.
(A055/T010)
Oleh Adha Nadjemuddin
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
