"Kesetjenan DPR RI harus segera bertindak nyata agar di lingkungan DPR RI ini tidak ada lagi lembaga asing seperti UNDP," kata Nurhayati di gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, akan terasa aneh, rumah rakyat juga diisi selain anggota DPR RI. "UNDP tidak perlu berkantor di Senayan. Ini aneh dan harus dipertanyakan. Gak layak, gak lazim orang asing berkantor di sini," kata Nurhayati.
President of Coordinating Committee on Women Parliamentarians Inter-Parliamentary Union (IPU) itu menambahkan, bila memang UNDP menjalin kerjasama dengan Kesetjenan DPR RI, maka UNDP tak perlu berkantor di lingkungan DPR RI.
"UNDP bisa berkantor di tempat lain, tak mesti di DPR RI. Sebab, kerjasama mereka adalah antara UNDP dan Kesetjenan DPR RI," ujar Nurhayati.
Dirinya sebagai anggota DPR RI tidak pernah merasakan manfaat keberadaan UNDP selama menjalin kerjasama dengan DPR RI.
"Saya tak pernah merasakan apa manfaat UNDP. Kesetjenan harus transparan dan mengatakan kepada semua anggota DPR RI tentang fasilitas yang ada di gedung ini. Anggota DPR harus diberitahu. Apa benar hanya UNDP saja yang ada di lingkungan DPR RI," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya itu.
Keberadaan UNDP di lingkungan DPR diketahui akhir-akhir ini. UNDP bahkan berkantor di lantai 7 di Gedung Nusantara III DPR RI. Tak hanya itu saja, UNDP juga berkantor di lantai III Gedung DPD RI.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
