Semarang (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi di wilayah itu untuk mengantisipasi perekrutan kaum terpelajar dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

"Kebetulan, sejumlah rektor PT di Jateng masuk dalam Dewan Penasehat MUI Jateng," kata Ketua MUI Jateng, K.H. Ahmad Darodji, usai pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2011 MUI Jateng, di Semarang, Sabtu (30/4) malam.

Ia menyebutkan rektor yang masuk jajaran Dewan Penasehat MUI Jateng, antara lain Rektor Universitas Diponegoro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Menurut dia, keberadaan para rektor PT di jajaran Dewan Penasehat MUI Jateng itu tentunya akan memudahkan koordinasi menyikapi berbagai permasalahan yang tengah berkembang, termasuk perekrutan anggota NII ke kampus-kampus.

"Keberadaan Dewan Penasehat ini bukan sekadar `papan nama`, namun akan intens melakukan pertemuan, setidaknya setengah tahun sekali untuk membahas berbagai permasalahan yang tengah berkembang," katanya.

Terkait maraknya perekrutan anggota NII dengan sasaran kaum terpelajar di kampus-kampus itu, Darodji berpendapat bahwa hal itu memang wajar, mengingat kaum terpelajar merupakan sasaran empuk gerakan semacam itu.

"Kaum terpelajar ini keberadaannya strategis bagi perkembangan sebuah gerakan, tentunya ini yang dibidik NII, sebab perekrutan kaum terpelajar akan membuat perkembangan gerakan terjadi begitu cepat," katanya.

Tentunya, kata dia, anggota gerakan NII yang melakukan perekrutan terlebih dulu melakukan `cuci otak` atau semacamnya sehingga mampu memengaruhi dan mengubah pemikiran kaum terpelajar seperti yang mereka inginkan.

"Metode semacam ini efektif, apalagi sasarannya kaum terpelajar, sebab kalangan mahasiswa di kampus yang sudah terpengaruh tentunya akan melanjutkan proses perekrutan kepada kawan-kawannya yang lain," katanya.

Menyikapi gerakan NII, ia mengatakan keinginan segelintir orang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an, disebabkan mereka terlalu mementingkan "label".

"Mengapa harus memakai label negara Islam? Selama pemerintahan sudah sejalan dengan nilai-nilai keislaman tidak masalah. Apalagi, masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai budaya, hingga keyakinan," katanya.

Untuk merangkum keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia itu, kata Darodji, diperlukan perekat, dan disepakatilah Pancasila dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai dasar negara Indonesia. (ANT/K004)