"Semalam saya sudah ketemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Beliau memberitahu saya bahwa para Menko sudah ditugaskan oleh Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono untuk secara khusus mengkordinasikan bersama dan memastikan DIM-DIM RUU BPJS sudah disampaikan ke DPR. Nah pernyataan itu melegakan saya, saya berharap kali ini mudah-mudahan kita menangkap semangat yang ada di fraksi-fraksi DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Karena sudah ada instruksi dari Presiden SBY, maka DPR RI akan berupaya sekuat tenaga untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebab RUU BPJS tersebut sepenuhnya untuk kepentingan rakyat yang selama ini termarjinalkan.
"Saya menyerukan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar terketuk hatinya karena ini masalah sosial dan kerakyatan, untuk rakyat kecil kita dan saya sendiri Insya Allah berniat pasang badan untuk meloloskan RUU BPJS itu," kata Priyo.
Sekalipun mengakui pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mempunyai hak veto dalam pembahasan RUU tersebut, Priyo menegaskan akan mengambil langkah-langkah konkrit jika pembahasan tersebut masih menemui jalan buntu.
"Kalau pembahasan RUU BPJS sampai deadlock, mohon maaf kami akan mengambil langkah-langkah. Pemerintah punya hak untuk menolak itu. Parlemen juga mempunyai hak yang sama. Tapi kalau untuk undang-undang sepenting ini untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyat kecil yang selama ini tidak mempunyai akses untuk kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, ini kebangeten, karena itu ya kami DPR akan mencoba menggunakan hak-hak lain untuk mengingatkan pemerintah betapa pentingnya uu ini," tegas Priyo.
Priyo mengaku, dirinya tidak mengetahui alasan Kementerian Keuangan sehingga RUU tersebut belum selesai dibahas. Hanya saja ia mengatakan semua persoalan pasti mempunyai jalan keluarnya, termasuk DPR RI siap untuk membantu persoalan yang dihadapi kementerian tersebut dalam hal ini.
"Memang pemerintah sepertinya masih menghela nafas. Cuma saya tanyakan apa kesulitannya tapi masih belum terbuka. Apakah masih tarik menarik di antara BUMN atau yang mengelola keuangan yang nilainya triliunan rupiah ini ataukah pemerintah memang merasa tidak mempunyai dana untuk itu. Kalau itu soalnya bersama DPR kita selesaikan. Kan sekarang kita punya Rp1.300 triliun cuilkan sedikit ke sana untuk kepentingan rakyat kan tidak apa-apa. Saya tidak tahu persis alasan pemerintah ragu-ragu dalam hal ini terutama Menteri Keuangan," kata Priyo.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
