"Kasus suap di Kemenpora dalam pembangunan Wisma atlet Sea Games merupakan satu dari kasus korupsi yang melibatkan politisi, pengusaha dan birokrat. Semua kasus dilatarbelakangi oleh perburuan rente yang dilakukan oleh parpol guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya," kata Abdullah Dahlan di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan peneliti korupsi politik ICW, Abdullah Dahlan dalam jumpa pers bertema "Perburuan Rente Pendanaan Partai Politik" di Kantor ICW, Jakarta.
Menurut dia, adanya kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek sudah dirancang atau "by design" oleh parpol untuk memuluskan porsi anggarannya.
Dahlan mengatakan, hasil riset ICW menunjukan 44,6 persen anggota dewan adalah pengusaha. Pengusaha ini masuk DPR sebagai sarana investasi, sehingga tidak boleh rugi.
"Ini yang menyebabkan rawan korupsi," katanya.
Dahlan menyatakan, untuk mencegah kasus korupsi yang melibatkan partai politik terulang perlu dilembagakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol. Selain itu, perlu dibangun kemandirian pendanaan partai politik.
"Semangat antikorupsi juga perlu dibangun dan jangan dijadikan komoditas politik semata," katanya.
Ia menambahkan, saat ini kebanyakan posisi parpol bukan mendukung penuh dalam pemberantasan kasus korupsi, namun justru parpol memberikan fasilitas kepada kadernya yang terlibat korupsi.
Peneliti ICW lainnya, Ade Irawan, mengatakan, parpol `haus` akan uang sebagai modal dalam memenangkan pemilu dan membeli suara, sehingga parpol akan mencari sumber dana yang besar.
"Saat ini parpol, bukan lagi menjual program atau ideologi, tapi membeli suara," katanya.
(S037/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
