Ketua FKUB Sulsel, Prof. Dr. Qasim Mathar menyampaikan hal ini dalam dialog kebangsaan dalam rangka refleksi Hari Kebangkitan Nasional Ke-103 dengan tema "Syariat Islam, Pluralitas dan NKRI" di Makassar, Rabu.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar ini menyatakan sebagai negara yang dihuni beragam suku bangsa, agama, dan paham ideologi lainnya dibutuhkan kebijakan yang bisa memperkuat negara dengan mengembangkan budaya "pluralitas rasism".
"Selama NKRI (Negara Kesatuan RI) carumarut, maka syariat Islam, NII, khilafah dan paham-paham serupa dengan itu akan selalu menarik bagi para pendukungnya," ujarnya.
Singapura tidak pernah ribut dengan ideologinya. Malaysia juga tidak pernah ribut. Begitu pula dengan Amerika, ucap dia.
Negara-negara di Eropa, Inggris dan Amerika telah mengubah ideologi negaranya karena mereka sudah sejahtera. Makanya tidak heran jika negara mereka tidak lagi meributkan wacana perubahan model negaranya.
"Negara-negara itu sangat beda dengan negara kita. Perdebatan ideologi negara-negara itu tidak menjadi agenda penting. Beda dengan di Indonesia," kata dia.
Dalam dialog itu, dia menyayangkan masih banyaknya konflik perbedaan pemahaman yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah seperti kasus yang menimpa Ahmadiyah.
"Siapa pun yang mengusung paham selain pilihan NKRI, harus bisa menerima kenyataan pluralitas dan isme-isme lainnya. Kita harus hargai aliran lainnya termasuk Ahmadiyah. Jangan tumpahkan darah mereka," ucap dia.
Menurut dia, masih banyak orang baik di negeri ini seperti pengusaha, militer, budayawan hingga kelompok-kelompok lainnya yang bisa mengurus negeri ini hanya saja mereka tidak pernah diekspose.
"Mari kita mencari orang-orang itu dan sinergikan semua pemikiran mereka untuk membangun negeri ini. Tetapi kalau negara ini ingin dibagi-bagi silahkan pelihara perbedaan-perbedaan itu," ujar dia.
Akademisi dari Universitas Hasanuddin, Drs Nunding Ram, MEd dalam diskusi itu juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, manusia tidak ada yang sempurna. "Kesempurnaan itu ada dalam sila Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa,".
Pengurus Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel ini mengaku negara ini sudah diambang "sakratul maut", maka harus secepatnya dicarikan solusinya.
"Pancasila oke. Pancasila yang memayungi pasal dibawah tidak bertentangan dengan agama apapun termasuk Islam," ucap dia.
Jika negara ini tidak berupaya melembagakan nilai-nilai itu, dia khawatir anarkisme akan terus terjadi karena begitu besarnya perubahan nilai-nilai itu sendiri.
"Saya pernah ke Bali. Disana budaya Ngaben dan Hari Raya Nyepi telah di undang-undangkan pemerintah setempat. Kita yang berbeda sangat menghargai kebijakan itu. Langkah inilah yang perlu dipikirkan negara ini membuat payung hukum yang memperkuat rasa toleransi dan kebersamaan antar suku bangsa," ucap dia.
Dalam dialog kebangsaan yang dihadiri berbagai kalangan itu juga hadir Humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulsel Ir. Hasanuddin Rasyid dan tokoh budayawan Sulsel Ishak Ngeljaratan serta beberapa tokoh-tokoh penting lainnya di Sulsel.(*)
(T.KR-HK/K005)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
