Dalam siaran pers DPP KNPI di Jakarta, Jumat, tujuh langkah strategis disampaikan oleh 10 orang Rombongan DPP KNPI yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia kepada Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta (26/5).
Adapun tujuh langkah Strategis (Prasyarat) Indonesia Bangkit adalah: Pertama melaksanakan amandemen UUD secara komprehensif yang diorientasikan pada penegasan pilihan sistem ketatanegaraan dan menjadi sumber hukum bagi pranata sistem politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya.
Kedua melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk watak, etika, moral, dan budaya setiap individu manusia dalam upaya membangun karakter, jatidiri, dan kedaulatan bangsa.
Ketiga mengembalikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dengan menegakkan kewibawaan hukum melalui reformasi aparat penegak hukum dan meningkatkan kesadaraan serta budaya menghormati hukum pada masyarakat.
Keempat merekonstruksi pembangunan sistem ekonomi yang diorientasikan pada pengembangan ekonomi berbasis agraris dan maritim serta berkarakter gotong royong dan kekeluargaan.
Kelima meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik yang benar-benar merupakan representasi konfigurasi dan aspirasi masyarakat, yang dikelola secara sehat dan modern sehingga dapat menghasilkan lembaga perwakilan yang kredibel dan bertanggung jawab.
Keenam melaksanakan reformasi birokrasi yang dimulai dari perbaikan mental dan peningkatan profesionalitas pelayanan publik aparat birokrasi.
Ketujuh mengutamakan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di atas segalanya di dalam keikutsertaan dan menjadi bagian dari masyarakat dunia.
Ahmad Doli mengatakan, kehadiran KNPI ke DPR juga menyampaikan rasa keprihatinan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh DPR RI saat ini.
"Lembaga legislatif dan partai politik perlu ada koreksi, perlu ada perbaikan, peningkatan kinerja, kritik, saran, dan koreksi agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat dan cita-cita reformasi 1998," ujar Doli.
Dia menambahkan, DPR, Ormas, partai politik, dan pilar demokrasi lainnya mempunyai kewajiban untuk menjaga tegaknya demokrasi sesuai dengan amanat reformasi, sehingga KNPI mendukung DPR untuk melakukan koreksi ke dalam, meningkatkan kinerja, dan membangun citra positif guna menjaga wajah demokrasi Indonesia.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
