"Kalau banyak asosiasi repot," kata Jumhur di Jeddah, Minggu.
Kepala BNP2TKI berada di Jeddah sejak Jumat (27/5) untuk memimpin delegasi pemerintah RI atas perintah Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pertemuan pejabat tinggi (SOM) dengan pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Mennaker Adel Mohammad Fakeih pada Sabtu (28/5) membahas persoalan TKI.
SOM tersebut menghasilkan pernyataan kehendak bersama (statement of intens) untuk memperbaiki pelayanan penempatan dan perlindungan TKI serta membentuk komite kerja bersama merumuskan nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani kedua negara dalam tempo enam bulan ke depan.
Di sela-sela SOM itu, berlangsung penandatanganan MoU antara Ketua Umum Asosiasi Agensi Tenaga Kerja Indonesia-Arab Saudi atau "Indonesian-Saudi Arabia Manpower Agency Association" (ISMA) M Anies Hasan dan Ketua Umum Komite Nasional Perekrutan Saudi Arabia atau "Saudi Arabia National Recruitment Committee" (Sanarcom) Saad Al Baddah.
ISMA merupakan asosiasi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi, sedangkan Sanarcom merupakan organisasi yang mengatur masalah tenaga kerja asing di Arab Saudi.
Dalam MoU itu Sanarcom mengakui keberadaan ISMA sebagai satu-satunya asosiasi PPTKIS yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi.
Jumhur menegaskan keberadaan satu asosiasi TKI khusus ke Saudi mempermudah pengaturan dan pemantauan masalah penempatan dan perlindungan TKI.
"Kalau terjadi masalah tinggal memanggil pihak ISMA untuk mengatasinya, jadi persoalan cepat selesai," kata Jumhur.
Pihak Sanarcom pun, katanya, dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi ISMA dalam menempatkan TKI di Arab Saudi.
Bila asosiasinya banyak, katanya, akan repot dalam mengatasi masalahnya karena harus mengecek dahulu PPTKIS dari TKI yang menghadapi masalah, dari asosiasi mana, bagaimana pengaturannya, dan sebagainya.
Ia mengatakan, ada asosiasi PPTKIS yang khusus menempatkan TKI ke Brunei Darussalam.
Sementara itu Ketua Umum Sanarcom Saad Al Baddah sejak penandatanganan MoU dengan ISMA maka Sanarcom akan berhubungan dengan ISMA dalam mengatur penempatan TKI di Arab Saudi.
Ia menegaskan pemerintah Arab Saudi ketat dalam menerima tenaga kerja asing dan tegas menolak tenaga kerja ilegal atau yang melanggar keimigrasian.
Ia berharap dengan MoU itu menjadi semacam kontrak kerja yang mengikat dalam membantu memperbaiki pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
"Kerja sama ini bukan untuk dua, tiga, atau empat tahun tetapi saya berharap bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun atau bahkan selamanya," kata Saad Al Baddah.
Sementara itu Ketua Umum ISMA M Anies Hasan mengatakan siap membuka pasar bagi TKI termasuk yang formal di Arab Saudi.
ISMA, katanya, juga siap membantu perlindungan TKI dan bersama Sanarcom bisa menjadi "jembatan" bagi pemerintah RI dan Saudi dalam persoalan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, pihak Arab Saudi memang menginginkan ada satu asosiasi yang khusus melayani penempatan TKI ke Arab Saudi.
Anies berharap seluruh PPTKIS yang menempatkan TKI ke Saudi dapat bergabung menjadi anggot ISMA.
"Kami terbuka menerima," katanya.(*)
(T.B009/M026)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
